SISTEM HARGA DAN CAMPUR TANGAN PEMERINTAH | ekonomiakuntansiid



         Harga pada dasarnya adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual, dalam rangka melakukan jual beli barang/jasa untuk meenuhi kebutuhan. Sebab bagaimanapun juga kegiatan jual beli adalah kegiatan yang saling membutuhkan, artinya pembeli memiliki uang dan membutukan barang atau jasa. Sementara penjual mempunyi barang atau  jasa dan secra pasti membutuhkan uang.
         Semurah bagaimanapun harga barang/jasa kalau pembeli tidak sepakat maka tidak mungkin terjadi jual beli, begitu pula penjual sekalipun pembeli menganggap harga permintaannya itu sudah mahal tapi penjual belum sepakat maka jual beli tidak akan terjadi. Makanya itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa harga itu adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual.
         Hanya saja terkadang dilapangan mengenai barang-barang yang menyangkut kebutuhan hidup orang banyak terkadang kalau harga terlalu tinggi seringkali mengakibatkan terjadi keresahan masyarakat terutama mengenai harga  kebutuhan  Sembilan bahan pokok, bahan bakar minyak, dan biaya transportasi umum. Justru itulah sehingga diperlukan adanya campur tangan pemerintah didalam menetapkan suatu sistem atau cara agar harga barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak tersebut tidak terlalu mahal sehingga kemahalan harga tersebut tidak menimbulkan keresahan masyarakat, melalui penetapan sistem harga. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana campur tangan pemerintah dalam menetapkan sistem harga.
        Ada beberapa cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk mengendalikan harga tanpa menghapus system harga itu sendiri.Secara umum, pemerintah menyelenggarakan prasarana-prasarana yang perlu agar system harga dapat berfungsi dengan baik, antara lain sebagai berikut. (1) Menjaga keamanan dan tertib hukum misalnya kewajiban pembeli untuk membayar barang/jasa yang dibeli sesuai dengan kesepakatanya.(2) Mengawasi kualitas/mutu barang dan mencegah penipuan. MIsalnya segala bahan makanan dan obat-obatan harus didaftarkan pada departemen kesehatan (dalam hal ini yayasan lembaga konsumen juga ikut berfungsi).(3) Mngusahakan tersedianya fasilitas pasar, transport, komunikasi, perkreditan, dan sebagainya yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk bertemu.(4) Mengawasi harga-harga, khususnya barang kebutuhan hidup pokok. Dalam hal ini, pemerintah dapat mempengaruhi harga-harga melalui permintaan atau penawaran, yaitu dengan memasuki pasar dan bertindak sebagai pembeli atau penjual. Misalnya melalui Lembaga tertentu yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurusi mengenai penetapan harga minimal dan penetapan harga maksimal, semacam BULOG dalam jual beli beras. Pemerintah dapat juga langsung menetapkan harga, lepas dari permintaan dan penawaran. Misalnya penetapan harga BBM dan penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk obat-obatan dan semen.
KESIMPULAN
        Berdasarkan uraian tersebut maka penulis berkesimpulan bahwa keterlibatan pemerintah dalam penetapan system harga adalah bukan karena pemerintah dengan menggunakan  kekuasaan yang identik dengan kesewenang-wenangan, akan tetapi ketrlibatan pemerintah hanya sekedar untuk menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi keresahan dimasyarakat yang diakibatkan oleh harga yang menyangkut kepentingan orang banyak terlalu mahal.              
              

0 Response to "SISTEM HARGA DAN CAMPUR TANGAN PEMERINTAH | ekonomiakuntansiid"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel