Politik dan Ilmu Politik



Pengertian Politik dan Ilmu Politik
Para pakar menyebut ilmu politik sebagai ratunya ilmu-ilmu sosial (the queen of the social science) diantara ilmu-ilmu sosial kemasyrakatan. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Tertulis bahwa Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset.
Niccolò Machiavelli, seorang ilmuwan politik berpengaruh. Mengatakan bahwa sebagai Ilmuwan politik tidak boleh tidak harus mempelajari alokasi dan transfer kekuasaan dalam pembuatan keputusan, peran dan sistem pemerintahan termasuk pemerintah dan organisasi internasional, perilaku politik dan kebijakan publik. Mereka mengukur keberhasilan pemerintahan dan kebijakan khusus dengan memeriksa berbagai faktor, termasuk stabilitas, keadilan, kesejahteraan material, dan kedamaian. Beberapa ilmuwan politik berupaya mengembangkan ilmu ini secara positif dengan melakukan analisis politik. Sedangkan yang lain melakukan pengembangan secara normatif dengan membuat saran kebijakan khusus.
Studi tentang politik diperumit dengan seringnya keterlibatan ilmuwan politik dalam proses politik, karena pengajaran mereka biasanya memberikan kerangka pikir yang digunakan komentator lain, seperti jurnalis, kelompok minat tertentu, politikus, dan peserta pemilihan umum untuk menganalisis permasalahan dan melakukan pilihan. Ilmuwan politik dapat berperan sebagai penasihat untuk politikus tertentu, atau bahkan berperan sebagai politikus itu sendiri. Ilmuwan politik dapat terlihat bekerja di pemerintahan, di partai politik, atau memberikan pelayanan publik. Mereka dapat bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau pergerakan politik. Dalam berbagai kapasitas, orang yang dididik dan dilatih dalam ilmu politik dapat memberi nilai tambah dan menyumbangkan keahliannya pada perusahaan. Perusahaan seperti wadah pemikir (think-tank), institut riset, lembaga polling dan hubungan masyarakat sering mempekerjakan ilmuwan politik.
Hal demikian, ada dua alasan yang bisa dikemukakan. Pertama, ilmu politik di anggap dan diposisikan sebagai ilmu yang tertua. Kedua, ilmu politik mengkaji masalah yang paling hakiki dalam kehidupan masyarakat manusia. Misalnya saja, dalam kehidupan manusia, mulai awal sejarah peradaban manusia sampai sekarang, tidak bisa dilepaskan dari upaya perjuangan mempertahankan hidup (struggle for life), atau perjuangan untuk meraih kekuasaan (struggle for power). Kedua gejala tersebut di atas, merupakan gejala sosial yang dijadikan sebagai bagian dari objek kajian ilmu politik. Dengan demikian, masuk akal jika ilmu politik dikatakan sebagai ratunya ilmu di lingkungan ilmu sosial lainnya.
Kendatipun ilmu politik merupakan ilmu yang tertua dan membicarakan masalah hakiki kehidupan manusia, namun banyak pihak yang tidak paham terhadap makna ilmu politik itu sendiri. Membicarakan masalah politik, mirip dengan membicarakan masalah cuaca, yaitu sesuatu hal yang sering dibicarakan orang, namun tidak gampang dimengerti substansi permasalahannya (every body talks about the wheater, but no body does anything about it). Kaitannya dengan masalah politik Mark Twin mengatakan everybody knows about politics, but nobody understand it). Maka tidak mengherankan, jika banyak orang menggunakan dan meneriakkan reformasi, tetapi tidak mengerti apa yang dimaksud dengan reformasi. Demikian selanjutnya.
Oleh karena itu, sebelum membahas ilmu politik lebih lanjut, terlebih dahulu kita tinjau istilah politik itu sendiri. Istilah politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polistaia. Polis berarti negara kota, yakni suatu masyarakat yang mampu mengurus diri sendiri atau mandiri, sedangkan taia berarti urusan. Jadi politik dapat diartikan segala urusan yang berkenaan dengan negara, termasuk di dalamnya kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan maupun pembagian dan pengalokasian nilai-nilai dalam masyarakat yang bersangkutan.
Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, bahwa dalam penggunaan sehari-hari istilah politik sering mempunyai arti yang berbeda-beda. Hal demikian, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya konteks penggunaan, maupun unsur kepentingan para pengguna itu sendiri. Kendatipun demikian, dalam konteks keilmuan, perbedaan penggunaan konsep politik ini, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
a.Politik dalam arti kepentingan
Manusia memiliki kebutuhan atau keinginan. Dengan berbagai tindakan dan perilakunya, manusia kerap melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan kebutuhan atau keinginnya. Menurut Deliar Noer keinginan itu bisa terwujud dalam bentuk yang lebih keras, yaitu kepentingan. Masalah kepentingan ini, sudah dengan konsepsi hak sebagaimana di kenal dalam konsep politik demokrasi.
Misalkan ada sebuah kasua, si A memiliki sebidang tanah. Kemudian, datang aparatur pemerintah untuk mengambil lokasi tanah tempat berdirinya rumah si A tersebut. Aparat pemerintah tersebut mengatakan, daerah tersebut akan dibuat sebuah jembatan laying yang akan menjadi kepentingan bersama. Maka, tanah lokasi tempat berdirinya rumah si A akan diambilalih oleh pemerintah. Bila memungkinkan akan dilakukan melalui ganti rugi, dan jika tidak mau, atas nama “kepentingan negara dan kepentingan umum” si aparat tersebut akan menggunakan kekuasaan dan kekuarannya untuk memaksa si A tersebut.
Dalam kasus tersebut, terdapat sejumlah konsep dasar yang erat kaitannya dengan ilmu politik. Diantaranya, kekuasaan, kekerasan, paksaan, hubungan antara rakyat dan pemerintah. Dan hal yang relevan pembicaraannya dengan konteks ini adalah adanya relasi kepentingan atau perbedaan kepentingan antara rakyat dan pemerintah. Si A memiliki kepentingan untuk mempertahankan haknya (tanah dan rumah), sedangkan si aparatur pemerintah memiliki kepentingan untuk melancarkan program pembangunan yang dicanangkan oleh atasannya. Hak yang melekat pada pelaku politik itulah itu yang merupakan kristal dari kebutuhan, keinginan atau kepentingan seseorang. Dan ilmu politik, tidak bisa dilepaskan dari masalah kepentingan tersebut di atas.
Secara umum, setiap manusia pernah dan selalu membutuhkan sesuatu, baik untuk kepentingan diri kita sendiri, keluarga, masyarakat atau yang lainnya. Sejalan dengan kebutuhan ini, semua kebutuhan tersebut tidak akan terpenuhi apabila tidak ada cara dan alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Proses penentuan cara dan alat-alat yang akan digunakan serta tujuan yang ingin dicapai sebenarnya sudah merupakan bagian dari politik, oleh karena itu benar apa yang dikatakan Ariestoteles bahwa sebenarnya manusia adalah binatang politik (zoon politicon).
Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, dapat dirumuskan sejumlah pemikiran dasar yang dapat dijadikan penjelasan terhadap masalah definisi politik ini :
Politik adalah ilmu yang menjelaskan tentang kepentingan, baik dalam konteks individu maupun kelompok. Disisi lain dapat dikatakan bahwa Politik adalah ilmu yang mempelajarai tentang cara meraih, merebut atau mempertahankan kepentingan.
Politik adalah ilmu yang mempelajari tentang lembaga perjuangan penegakkan kepentingan baik yang digunakan oleh perorangan maupun kelompok. Tidak mengherankan, jika Marxis mengatakan bahwa negara adalah lembaga kepentingan kaum borjuis, dan adanya negara, hanya melanggenggkan kekuasaan kaum kapitalis belaka.
Berdasarkan kajian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebuah prinsip dasar bahwa “tidak mungkin ada perjuangan politik yang tanpa unsure kepentingan dari si pelakunya” atau “tidak ada politic zonder interest”. Tidak mengherankan jika Harrold D. Laswell bahwa politik adalah siapa mendapatkan apa, kapan, dan dengan menggunakan cara bagaimana ? Setiap tindakan politik akan bermuatan kepentingan, apapaun bentuk kepentingan dan siapapun pemilik kepentingan tersebut di atas. Dan dengan demikian pula, dapat dilanjutkan bahwa masalah politik adalah masalah perjuangan kepentingan, penyelarasan kepentingan, interaksi kepentingan, konflik kepentingan dan konsolidasi kepentingan.
b. Politik dalam arti kebijakan
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa (a) masalah politik tidak bisa dilepaskan dari konteks kemasyarakatan, (b) interaksi antar kepentingan, dan (c) upaya untuk perjuangan kepentingan. Maka salah satu perkembangan ilmu politik itu, adalah adanya penguatan makna politik sebagai sebuah kebijakan. Artinya, politik bukan diartikan sebagai satu perjuangan kepentingan atau usaha mempertahankan kepentingan, tetapi erat kaitannya dengan ‘bagaimana membangun sebuah regulasi atau mekanisme pengelolaan kepentingan publik dengan cara yang dapat diterima oleh semua pihak”. Kendatipun agak sulit adanya sebuah mekanisme yang mampu menampung secara adil bagi semua pihak, tetapi diharapkan dengan adanya mekanisme ini ada sebuah aturan main (rule of game) dalam memperjuangkan kepentingan tersebut.
Diantara ilmuwan yang menyatakan pengertian politik dari sisi kebijakan adalah David Easton dalam bukunya The Political System mengungkapkan: ‘Political science is the study of the making of public policy”. Karl W. Deutsch dalam bukunya Politics and Government mengungkapkan: “Politics is the making of decisionsby public means”.
Pemaknaan terhadap makna politik ini, merupakan sebuah perkembangan yang positif. Karena secara tidak langsung, politik bukan hanya diartikan dari sisi individu atau subjektif (kepentingan) tetapi juga dari sisi kepentingan umum atau kolektif yaitu mekansime pengaturan kepentingan itu sendiri. Dalam konteks yang terakhir itulah, maka politik di maknai sebagai sebuah ilmu yang mempelajari mengenai kebijakan publik.
Politik sebagai sebuah kebijakan memberikan penjelasan bahwa :
Setiap individu atau kelompok kepentingan, tidah hanya dihadapkan pada satu kepentingan. Setiap pelaku politik, kerkap dihadapkan pada berbagai kepentingan. Dimana kepentingan tersebut, bukan hanya sebuah kepentingan yang mampu saling berdampingan atau saling menunjang, tetapi mungkin bersifat bersebrangan.
Pada kondisi yang dihadapkan terhadap lebih dari satu kepentingan, atau satu alternatif kepentingan, maka si pelaku politik dituntut untuk melakukan pengambilan keputusan untuk memilihnya. Pilihan politiknya itulah yang kemudian menjadi kebijakan dirinya dalam merespon realitas politik. Setiap orang atau sekelompok orang (kelompok, masyarakat, negara, dan sebagainya) sering dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang memerlukan berbagai pertimbangan-pertimbangan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Penentuan berbagai pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan alternatif yang terbaik guna mencapai suatu tujuan atau keadaan yang kita kehendaki tersebut sebenarnya merupakan proses kebijakan yang sekaligus merupakan bidang politik.
Jika dilihat dari sisi pemerintah, kebijakan itu disebut sebagai sebuah kebijakan publik. Dan bila dilihat dari sisi individu, disebut sebagai sebuah sikap politik.
Ini berarti politik dalam arti kebijakan berarti suatu penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap dapat menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita atau keinginan serta keadaan yang dikehendaki, baik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang.
Dalam perkembangan selanjutnya ilmu politik berkembang menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ilmu-ilmu sosial. Ilmu politik di sini merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari negara ( struktur dan lembaganya), kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, pembagian dan pengalokasian nilai-nilai dalam masyarakat.
Implikasi yang lebih lanjut, dari adanya perbedaan definisi ilmu politik ini, adalah (a) terjadinya sejumlah pengembangan makna dari politik, dan (b) luas cakupan ilmu politik atau objek kajian politik yang semkain berkembang. Pada satu sisi, gejala serupa ini merupakan sebuah dinamika dan perkembangan yang menggembirakan mengenai sebuah disiplin ilmu. Namun pada sisi lain, dapat melahirkan adanya ambiguitas makna dan objek kajian ilmu politik. Untuk kepentingan penegasan politik sebagai sebuah disiplin ilmu, maka dibutuhkan upaya-upaya sistematik, untuk merinci ulang mengenai definisi atau sasaran ilmu politik. Berdasarkan hasil kajian Isjwara (1982:38-64) terhadap berbagai definisi ilmu politik yang ada dalam literatiur akademik, menemukan ada tiga cara pendefinisian ilmu politik. Ketiga perspektif pendefinisian ini, secara akademik bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, namun tidak dapat dipisahkan secara empirik. Artinya, kendatipun dalam kerangka teroritik bisa diddefinitifkan secara distinc (tegas berbeda), namun dalam realitas politiknya, sangat sulit untuk dipisah-pisahkan, karena antara satu dengan yang lainnya, terjadi saling berkaitan.
1.Pendefinisian secara institusional
Konsep institusional yang dimaksudkan di sini, yaitu kelembagaan. Dengan kata lain, terdapat sejumlah ilmuwan politik yang mendefinisikan ilmu politik sebagai ilmu yang mempelajari lembaga-lembaga politik, seperti negara, pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan sebagainya berdasarkan struktur dan dokumen-dokumen resmi tentang lembaga-lembaga yang bersangkutan.
Dillon, Leiden dan Stewart mengatakan bahwa ilmu politik adalah ‘the scientific study of the organization of the state and its government and the political activity of its citizens’. Dalam pandangan ini, ilmu politik lebih ditekankan pada studi mengenai organisasi kenegaraan dan pemerintahannya, termasuk di dalamnya adalah aktivitas warga negaranya itu sendiri. Kogekar (Gie, 1981:12) mengatakan politik adalah ‘a study of the organization of society in its widest sense, including all organization the family, the trade union and the state, with special reference ist one aspect of human behavior, the exercise of control and the rendering of obedience’.
Dari contoh pendefinisian ilmu politik tersebut, terang sudah bagi kita bahwa ilmu politik, adalah ilmu yang mempelajarai bentuk negara, struktur organisasi kenegeraan, alat-alat negara atau perangkat kenegaraan dalam menjalan roda pemerintahan guna mencapai tujuan kenegaraan itu sendiri. dalam batasan tertentu, pada sisi inilah, definisi ilmu politik bersinggungan erat dengan ilmu negara atau ilmu tata negara.
Perbedaan definisi ketiga ilmu tersebut adalah pada titik tekan kajian. Ilmu negara, merupakan ilmu yang bersifat general dan abstrak di dalam mempelajari sebuah negara, misalnya hakikat negara, tujuan negara dan sejarah terbentuk negara. sedangkan ilmu tata negara, adalah ilmu negara yang lebih spesifik, terfokus pada sebuah sistem ketatanegaraan sebuah negara. Dalam ilmu tata negara ini, dipelajari sebuah susunan keorganisasian. Sementara pada konteks aktivitas pelaksanaan fungsi keorganisasian dari alat-alat negara itu, lebih banyak dikaji oleh politik. Sehingga tidak menggerankan, jika Laski , pada bagian awal kajiannya di buku “An Introduction to Politics’, mengkaji masalah negara.
Pandangan lain, yang sejalan dengan pemikiran ini, yaitu Roger F. Soltau dalam bukunya Introduction to Politics menyatakan: ‘Political science is the study of the state, its aims and purposes… the institutions by which these are going to be realized, its relations with its individual members and other states’. J. Barent mengungkapkan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara, yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Ilmu Politik mempelajari negara-negara itu melaksanakan tugas-tugasnya’,
2.Pendefinisian secara fungsional
Terhadap definisi yang bersifat institusional ini, tidak memberikan sebuah kegairahan akademik ilmu politik. Sejumlah pandangan dan kritik terhadap pendefinisian institusional itu terus berkembang. Mereka memandang bahwa definisi secara institusional, tampak pasif dan formalistic.
Sebagai reaksi terhadap definisian politik secara fungsional ini, memunculkan ilmuwan politik yang menggunakan konteks fungsi dan aktivitas politik yang dinamis sebagai cirri khas dari kajian ilmu politik Pendefinisian ini didasari suatu asumsi bahwa lembaga-lembaga politik merupakan sesuatu yang dinamis yang tidak luput dari pengawasan faktor-faktor non yuridis.

Dalam real politics, kelompok-kelompok berkepentingan (pressure group) adalah kelompok yang turut menumbuhkembangkan dinamika politik. Oleh karena itu pula, aktivitas lobbying, tekanan politik, pendapat umum atau opini, merupakan bagian dari ilmu politik itu sendiri. Jacobean dan Lipman memberikan keterangan bahwa politik adalah “sciences of the state. It deals with (a) the relations of individual t one another insofar as the state regulates them by law; (2) the relations of individuals or group of individual to the state; (3) the relations of the state of state”. Definisi ini sangat tegas, ilmu politik itu berkaitan erat dengan aktivitas politik itu sendiri, baik dalam konteks interaksi antar individu, antara individu dengan negara, maupun aktivitas antara negara dengan negara. salah satu diantara hubungan antara individu dengan negara, adalah pelaksanaan pemilihan umum.
Pemilihan umum, bukan merupakan sebuah alat atau organisasi negara. Pemilu adalah aktivitas politik, atau fungsi dari sebuah sistem sosial demokrasi. Namun demikian, Pemilu sudah pasti sangat jelas identitas kepolitisannya. Jika menggunakan definisi institusional, maka masalah pemilu ini tidak akan dapat dijelaskan dengan baik. Oleh karena itu, pemilu sebagai sebuah aktivitas politik, hanya bisa dijelaskan melalui pendekatan fungsional dari ilmu politik itu sendiri.
3. Pendefinisian menurut hakikat politik itu sendiri.
Para sarjana ilmu politik pada umumnya sependapat bahwa hakekat politik adalah kekuasaan (Goodin dan Klingemann,) Dalam konteks ini, Goodin dan Klingemann mengatakan bahwa ‘politics might best be characterized as the constrained use of social power’. Proses politik adalah serentetan peristiwa yang berhubungan dengan kekuasaan. Politik merupakan perjuangan untuk memperoleh kekuasaan, teknik untuk menjalankan kekuasaan, masalah pelaksanaan dan kontrol kekuasaan, atau pembentukan dan penggunaan kekuasaan.
Dalam konteks ini, salah satu definisi dikemukakan oleh Deliar Noer yang mengatakan bahwa, secara definitif dikatakan bahwa ilmu politik memusatkan perhatiannya pada masalah kekuasaaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Iwa Kusumasumantri, yang berpendapat bahwa ilmu politik ialah ilmu yang memberikan pengetahuan tentang segala sesuatu kearah usaha penguasaan negara dan alat-alatnya atau untuk mempertahankan kedudukan/penguasaannya atau negara dan alat-alatnya itu, dan/atau untuk melaksanakan hubungan-hubungan tertentu dengan negara-negara lain atau rakyatnya. Valkenburg (1968:5-9) dalam bukunya Inleiding tot de Politicologie: Problemen van Maatschappij en Macht, mengemukakan bahwa politik pada hakekatnya tiada lain merupakan pertarungan untuk kekuasaan.
Jadi menurut pendefinisian hakekat kekuasaan, ilmu politik adalah ilmu tentang kekuasaan, karena hakekat politik itu sendiri adalah tentang kekuasaan. Hal ini didasari oleh suatu kesadaran bahwa faktor kekuasaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Barangkali Dengan dasar ungkapan inilah sehingga dikatakan bahwa Pendefinisian ilmu politik menurut hakikat kekuasaan dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu ; (1) Pendekatan Postulation, dengan tokohnya Catlin. Menurut pendekatan ini ilmu politik adalah ilmu yang meneliti manusia yang berusaha memperoleh kekuasaan sebagaimana ekonomi meneliti manusia dalam usahanya memperoleh kemakmuran. (2) Pendekatan Psikologis, dengan tokohnya oleh Laswell dan Schumman. Menurut pendekatan ini ilmu politik adalah ilmu yang meneliti latar belakang psikologis tentang kehausan kekuasaan, motivasi memperoleh dan menggunakan kekuasaan. (3) Pendekatan Sosologis, dengan tokohnya Charles Merriam dan Lord Russel. Pendekatan Sosiologis menganalisa kekuasaan sebagai gejala sosial, di mana kekuasaan itu berlaku atau digunakan sebagai alat untuk menjelaskan keadaan masyarakat.
Berdasarkan ketiga kajian tersbut di atas, dapat dikemukakan bahwa ilmu politik terkait erat dengan dua wilayah yang sangat luas. Satu sisi berkaitan erat dengan fenomena ebjektif, misalnya struktur negara dan variasi alat-alat negara. Namun pada sisi yang lainnya, terkait erat dengan masalah subjektif, misalnya saja kekuasaan, kepentingan dan aspirasi. Kedua hal tersebut, merupakan sebuah kajian keilmuan yang sangat luas dan memberikan harapan terhadap pemantapan ilmu politik sebagai disiplin ilmu yang matang, baik dalam konteks objek material keilmuan, maupun objek formal keilmuan. Artinya, ilmu politik menjadi ilmu yang matang dalam metodologi dan sasaran kajian itu sendiri.
Sebagai perbandingan, dapat dikemukakan kategorisasi yang dikemukakan oleh Teuku Rudy (1992:9). Dalam menjelaskan bidang kajian dan sasaran ilmu politik, Teuku Rudy menyebutkan ada 5 bidang kajian ilmu politik.
a. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal Negara. Salah satu diantara tokoh yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok ini adalah :
Ilmu politik adalah ‘ the science which is concerned with the state in its conditions, in its essential nature, its various form or manifestation (and) its development’. (Blunctshil, 1921.)
Ilmu politik adalah ‘is correctly designed the science of State” : Objectively gathering and classifying fact about the State is the main purpose of the branch of learning’. (Jacobsen and Lipman, ).
b. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari (negara dan) pemerintahan. Salah satu diantara tokoh yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok ini adalah :
Ilmu politik adalah, ‘the study of the formation, form, and processes of the states and government’ (White, ).
c. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari gejala kekuasaan. Salah satu diantara tokoh yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok ini adalah :
Ilmu politik adalah, ‘the science of political power and political purpose in their interaction and interdependence’ (Felctheim,).

Ilmu politik ditempatkan ‘ as one of the police science- that which study indulgency and power as instruments of such integrations’ dan bahwa ‘ political science is concerned with power in general with all the form in which is accurse’. (Klaswell dan Abraham Kaplan,).
Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam bukunya Power and Society berpendapat bahwa bahwa: Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan’,
d. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kelembagaan masyarakat. Salah satu diantara tokoh yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok ini adalah :
Politics therefore is different from economics in being concerned with the organization of society for the purpose if obtaining a life which is fine in quality’ (Burn dalam Gie, 1978 : 12)
Peter Von Oertzen (1965:107) dalam bukunya Uberlegungen zur Stellung der politik under den Sozialwissenschaften mengemukakan bahwa politik adalah tindakan yang dijalankan menurut suatu rencana tertentu, yang terorganisir dan terarah yang secara tekun berusaha menghasilkan, mempertahankan atau merubah susunan masyarakat.
e. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kegiatan politik. Negara. Salah satu diantara tokoh yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok ini adalah :
Viewed some what more broadly, (political Science) also includes ‘political’ (power seeking) behavior in or by group, organization and institution which are more or less distinct from the state but which seek to influence public policy an d the direction of social change’. (Anderson, Christol,).
Talcott Parsons dalam bukunya The Political Aspect of Social Structure and Process mengemukakan bahwa politik adalah aspek dari semua perbuatan yang berkenaan dengan usaha kolektif bagi tujuan-tujuan kolektif.
Dengan menggunakan klasifikasi hal tersebut, maka dimungkinkan terjadi pula perbedaan klasifikasi antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Hal demikian, merupakan tradisi yang sehat bagi perkembangan ilmu politik.
Pendekatan dalam ilmu politik.
Sebenarnya dalam membahas mengenai ilmu politik Terdapat banyak sekali pendekatan dalam ilmu politik. Akan tetapi Di sini hanya akan dibahas tentang tiga pendekatan saja, yakni pendekatan institusionalisme (the old institutionalism), pendekatan perilaku (behavioralism) dan pilihan rasional (rational choice), serta pendekatan kelembagaan baru atau the new institutionalism. Ketiga pendekatan ini memiliki cara pandangnya tersendiri dalam mengkaji ilmu politik dan memiliki kritik terhadap pendekatan yang lain.
Pendekatan institusionalisme
Pendekatan institusionalisme atau kelembagaan mengacu pada negara sebagai fokus kajian utama.  Setidaknya, ada dua jenis atau pemisahan institusi negara, yakni negara demokratis yang berada pada titik "pemerintahan yang baik" atau good governance dan negara otoriter yang berada pada titik "pemerintahan yang jelek" atau bad governance dan kemudian berkembang lagi dengan banyak varians yang memiliki sebutan nama yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya—jika dikaji secara krusial, struktur pemerintahan dari jenis-jenis institusi negara tersebut tetap akan terbagi lagi menjadi dua yakni masalah antara "baik" dan "buruk" tadi.
Bahasan tradisional dalam pendekatan ini menyangkut antara lain sifat undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan, dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen dan lain-lain. Dengan kata lain, pendekatan ini mencakup unsur legal maupun institusional. Setidaknya, ada lima karakteristik atau kajian utama pendekatan ini, yakni: (1) Legalisme (legalism), yang mengkaji aspek hukum, yaitu peranan pemerintah pusat dalam mengatur hukum, (2) Strukturalisme, yakni berfokus pada perangkat kelembagaan utama atau menekankan pentingnya keberadaan struktur dan struktur itu pun dapat menentukan perilaku seseorang, (3) Holistik (holism) yang menekankan pada kajian sistem yang menyeluruh atau holistik alih-alih dalam memeriksa lembaga yang "bersifat" individu seperti legislative, (4) Sejarah atau historicism yang menekankan pada analisisnya dalam aspek sejarah seperti kehidupan sosial-ekonomi dan kebudayaan, (5) Analisis normatif atau normative analysis yang menekankan analisisnya dalam aspek yang normatif sehingga akan terfokus pada penciptaan good government.
Pendekatan perilaku dan pilihan rasional
Salah satu pemikiran pokok dalam pendekatan perilaku ialah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena pembahasan seperti itu tidak banyak memberikan informasi mengenai proses politik yang sebenarnya.[1] Sementara itu, inti "pilihan rasional" ialah bahwa individu sebagai aktor terpenting dalam dunia politik dan sebagai makhluk yang rasional selalu mempunyai tujuan-tujuan yang mencerminkan apa yang dianggapnya kepentingan diri sendiri.[1] Kedua pendekatan ini (perilaku dan pilihan rasional), memiliki fokus utama yang sama yakni individu atau manusia. Meskipun begitu, penekanan kedua pendekatan ini tetaplah berbeda satu sama lainnya.
Adapun aspek yang ditekankan dalam pendekatan ini adalah;  (1) Menekankan pada teori dan metodologi. Dalam mengembangkan studi ilmu politik, teori berguna untuk menjelaskan berbagai fenomena dari keberagaman di dalam masyarakat.(2) Menolak pendekatan normatif. Kaum behavioralis menolak hal-hal normatif yang dikaji dalam pendekatan institusionalisme karena pendekatan normatif dalam upaya menciptakan "pemerintahan yang baik" itu bersifat bias.(3) Menekankan pada analisis individual. Kaum behavioralis menganalisis letak atau pengaturan aktor politik secara individual karena fokus analisisnya memang tertuju pada analisis perilaku individu.(4) Masukan (inputism) yang memperhatikan masukan dalam sistem politik (teori sistem oleh David Easton, 1953) atau tidak hanya ditekankan pada strukturnya saja seperti dalam pendekatan institusionalisme.
Pendekatan kelembagaan dinamis
Pendekatan kelembagaan dinamis atau the new institutionalism lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti ekonomi dan sosiologi. Berbeda dengan institusionalisme lama yang memandang institusi negara sebagai suatu hal yang statis dan terstruktur, pendekatan kelembagaan baru memandang negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu. Kelembagaan dinamis sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis atau perilaku yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu.  Bentuk dan sifat dari institusi ditentukan oleh aktor beserta juga dengan segala pilihannya.
Referensi
    ^ a b c d e f g h i j k Budiardjo, Miriam (2008) Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
    ^ a b (Inggris)Goodin, Robert E. et al. (ed.) (1996) A new Handbook of Political Science. Oxford: Oxford University Press.
    ^ a b c d e f g h i (Inggris)Peters, B. Guy (1999) Institutional in Political Science: The New Institutionalism. New York:
Thomas P. Jerekin, the study of political theory, Garden city double day company, New York, 1955.
The        Liang Gie, Ilmu politik, penerbit Karya, Yokyakarta, 2972
 

0 Response to "Politik dan Ilmu Politik "

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel