TEORI POLITIK DAN KONSEP-KONEP POLITIK

Teori politik.
Barangkali sebaiknya penulis mengawali dengan sekilas pengertia teori. Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa penomena dan selalu memakai konsep (pengertian). Kenapa diatakan abstrak, karena konsep lahir dalam pikiran manusia sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan.

Oleh karena itu Teori politik disatu sisi  memiliki dua makna: makna pertama menunjuk teori sebagai pemikiran spekulatif tentang bentuk dan tata cara pengaturan masyarakat yang ideal, makna kedua menunjuk pada kajian sistematis tentang segala kegiatan dalam masyarakat untuk hidup dalam kebersamaan. Contoh teori politik yang merupakan pemikiran spekulatif adalah teori politik Marxis-Leninis atau komunisme, contoh lain adalah teori politik yang berdasar pada pemikiran Adam Smith kapitalisme. Pemikiran Tan Malaka dalam tulisannya Madilog Wikisource-logo.svg, merupakan contoh teori politik Indonesia. Nasakom yang diajukan Soekarno merupakan contoh lain.Sedangkan teori politik sebagai hasil kajian empirik bisa dicontohkan dengan teori struktural - fungsional yang diajukan oleh Talcot Parson (seorang sosiolog), antara lain diturunkan kedalam teori politik menjadi Civic Culture. Konsep sistem politik sendiri merupakan ciptaan para akademisi yang mengkaji kehidupan politik (sesungguhnya diturunkan dari konsep sistem sosial). 
Disisi lain; Teori Politik berasal dari dua suku kata, Teori dan Politik. Teori dapat diartikan sebagai cara, model kerangka fikiran ataupun pedapat yang dikemukakan oleh seseorang sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Sedangkan politik berarti negara (berasal dari kata polis). Politik juga memiliki arti sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
    Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
    Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
Berdasar dari uraian diatas maka,Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.Sedangkan batasan Teori Politik : memiliki dua suku kata yakni; teori, politik.Serta  dua makna  yaitu :
1. Teori sebagai pemikiran spekulatif tentang bentuk dan tata cara pengaturan masyarakat yang ideal,
2. Teori menunjuk pada kajian sistematis tentang segala kegiatan dalam masyarakat untuk hidup dalam kebersamaan.
 

 Kaum klasik kapitalis
Pemerintah mendominasi bidang perdagangan selama berabad-abad namun kemudian malah memunculkan ketimpangan ekonomi. Para pemikir ini mulai beranggapan bahwa para borjuis, yang pada era sebelumnya mulai memegang peranan penting dalam ekonomi perdagangan yang didominasi negara atau lebih dikenal dengan merkantilisme, seharusnya mulai melakukan perdagangan dan produksi guna menunjang pola kehidupan masyarakat. Beberapa ahli ini antara lain:
Adam Smith

Adam Smith adalah seorang tokoh ekonomi kapitalis klasik yang menyerang merkantilisme yang dianggapnya kurang mendukung ekonomi masyarakat. Ia menyerang para psiokrat yang menganggap tanah adalah sesuatu yang paling penting dalam pola produksi. Gerakan produksi haruslah bergerak sesuai konsep MCM (Modal-Comodity-Money, modal-komoditas-uang), yang menjadi suatu hal yang tidak akan berhenti karena uang akan beralih menjadi modal lagi dan akan berputar lagi bila diinvestasikan. Adam Smith memandang bahwa ada sebuah kekuatan tersembunyi yang akan mengatur pasar (invisible hand), maka pasar harus memiliki laissez-faire atau kebebasan dari intervensi pemerintah. Pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh rakyatnya.

Kritik Sebuah poster Dunia Pekerja Industri (1911)
Kritik kapitalisme mengasosiasikannya dengan kesenjangan sosial dan distribusi yang tidak adil dari kekayaan dan kekuasaan; kecenderungan monopoli pasar atau oligopoli (dan pemerintah oleh oligarki), imperialisme, perang kontra-revolusioner dan berbagai bentuk eksploitasi ekonomi dan budaya; materialisme, represi pekerja dan anggota serikat buruh, alienasi sosial, kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan ketidakstabilan ekonomi. Hak milik pribadi juga telah dikaitkan dengan tragedi anticommons.

Kritikus terkemuka dari kapitalisme telah menyertakan: sosialis, anarkis, komunis, sosialis nasional, sosial demokrat, teknokrat, beberapa jenis dari konservatif, Luddites, Narodnik, Shaker, dan beberapa jenis nasionalis lainnya.

Marxis telah menganjurkan penggulingan revolusioner dari kapitalisme yang akan memimpin ke sosialisme, sebelum akhirnya berubah menjadi komunisme. Banyak sosialis menganggap kapitalisme menjadi tidak rasional, dalam produksi dan arah ekonomi tidak direncanakan, menciptakan banyak inkonsistensi dan kontradiksi internal. Sejarawan tenaga kerja dan cendekiawan seperti Immanuel Wallerstein berpendapat bahwa tidak bebas tenaga kerja -Oleh para budak, pembantu dengan perjanjian, tahanan, dan orang-orang lainnya dipaksa- kompatibel dengan hubungan kapitalis. Ekonom Marxis Richard D. Wolff mendalilkan bahwa ekonomi kapitalis memprioritaskan keuntungan dan akumulasi modal atas kebutuhan sosial masyarakat, dan perusahaan kapitalis jarang pernah menyertakan pekerja dalam keputusan-keputusan dasar dari perusahaan.

Banyak aspek kapitalisme telah datang di bawah serangan dari gerakan anti-globalisasi, yang terutama menentang kapitalisme korporasi. Para pegiat lingkungan berpendapat bahwa kapitalisme membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, dan bahwa hal itu pasti akan menguras sumber daya alam terbatas di Bumi. kritik tersebut berpendapat bahwa sementara neoliberalisme ini, atau kapitalisme kontemporer, memang meningkatkan perdagangan global, tapi juga memungkinkan meningkat kemiskinan global.- dengan lebih hidup hari ini dalam kemiskinan dari sebelumnya neoliberalisme, dan indikator lingkungan menunjukkan kerusakan lingkungan besar-besaran sejak akhir 1970-an.

Setelah krisis perbankan tahun 2007, Alan Greenspan mengatakan kepada Kongres Amerika Serikat pada tanggal 23 Oktober 2008, "Bangunan intelektual seluruhnya runtuh. Aku membuat kesalahan dalam menganggap bahwa kepentingan-diri dari organisasi, khususnya bank dan lain-lain, adalah seperti bahwa mereka yang terbaik yang mampu melindungi pemegang saham mereka sendiri. ...aku terkejut."

Banyak agama mengkritik atau menentang unsur-unsur tertentu dari kapitalisme. Tradisional Yahudi, Kristen, dan Islam melarang meminjamkan uang dengan bunga, meskipun metode alternatif perbankan telah dikembangkan. Beberapa orang Kristen telah mengkritik kapitalisme untuk aspek materialis dan ketidakmampuannya untuk memperhitungkan kesejahteraan semua orang. Banyak perumpamaan Yesus berurusan dengan masalah ekonomi: Pertanian, penggembalaan, berada di utang, melakukan kerja paksa, dikucilkan dari perjamuan dan rumah-rumah orang kaya, dan memiliki implikasi untuk kekayaan dan distribusi kekuasaan.
Dalam 84-halaman himbauan apostolik Evangelii Gaudium, Paus Francis menggambarkan terkekang kapitalisme sebagai "tirani baru" dan menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk memerangi meningkatnya kemiskinan dan ketidaksetaraan.Di dalamnya ia mengatakan: Beberapa orang terus membela teori trickle-down yang menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi, didorong oleh pasar bebas, pasti akan berhasil dalam mewujudkan keadilan yang lebih besar dan inklusivitas di dunia. Pendapat ini, yang belum pernah dikonfirmasi oleh fakta, mengungkapkan kepercayaan mentah dan naif dalam kebaikan mereka memegang kekuatan ekonomi dan sakralisasi kerja dari sistem ekonomi yang berlaku. Sementara itu, yang dikecualikan masih menunggu.


Sejarah Perkembangan :

    Teori Politik Zaman Klasik
    (1) Teori Politik Socrates

Socrates memiliki kepribadian sebagai seorang teoritikus politik yang berupaya jujur, adil dan rasional dalam hidup kemasyarakatan dan mengembangkan teori politik yang radikal. Namun keinginan dan kecenderungan politik Socrates sebagai teoritikus politik membawa kematian melalui hukuman mati oleh Mahkamah Rakyat (MR). Metode Socrates yang berbentuk Maieutik dan mengembangkan metode induksi dan definisi. Pada sisi lain Socrates memaparkan etika yang berintikan budi yakni orang tahu tentang kehidupan dan pengetahuan yang luas. Dan pada akhirnya akan menumbuhkan rasa rasionalisme sebagai wujud teori politik Socrates.

(2) Teori Politik Plato
Filsafat politik yang diuraikan oleh Plato sebagai cerminan teori politik. Dalam teori ini yakni filsafat politik tentang keberadaan manusia di dunia terdiri dari tiga bagian yaitu, Pikiran atau akal, Semangat/keberanian dan Nafsu/keinginan berkuasa.Plato memiliki idealisme yang secara operasional meliputi : Pengertian budi yang akan menentukan tujuan dan nilai dari pada penghidupan etik, Pengertian matematik, Etika hidup manusia yaitu hidup senang dan bahagia dan bersifat intelektual dan rasional, Teori tentang negara ideal, Teori tentang asal mula negara, tujuan negara, fungsi negara dan bentuk negara, Penggolongan dari kelas dalam negara, Teori tentang keadilan dalam negara dan Tori kekuasaan Plato.

(3) Teori Politik Aristoteles
Teori politik Aristoteles bernuansa filsafat politik yang meliputi : Filsafat teoritis, Filsafat praktek dan Filsafat produktif. Teori negara yang dinyatakan sebagai bentuk persekutuan hidup yang akrab di antara warga negara untuk menciptakan persatuan yang kukuh. Untuk itu perlu dibentuk negara kota (Polis). Asal mula negara, Negara dibentuk berawal dari persekutuan desa dan lama kelamaan membentuk polis atau negara kota. Tujuan negara harus disesuaikan dengan keinginan warga negara merupakan kebaikan yang tertinggi. Aristoteles berpendapat sumbu kekuasaan dalam negara yaitu hukum.Oleh karena itu para penguasa harus memiliki pengetahuan dan kebajikan yang sempurna. Sedangkan warga negara adalah manusia yang masih mampu berperan.

Teori Politik Zaman Pertengahan

(1) Teori Politik Agustinus
Agustinus melihat perbandingan Negara sekuler dan negara Tuhan. Negara sekuler dianggap sebagai penyelewengan oleh para penguasa yang arif dan bijaksana sehingga kekuasaan bagaikan keangkuhan dengan berbagai kejahatan. Sedangkan negara Tuhan menghargai segala sesuatu yang baik dan mengutamakan nilai kebenaran. Perkembangan negara sekuler dalam bentuk negara modern dimana penguasa berupaya untuk menggunakan cara paksa menurut kehendak pribadi. Sedangkan perkembangan negara Tuhan didasarkan atas kasih Tuhan. Masalah politik negara sekuler yang membawa ketidakstabilan dari konflik kepentingan yang dominan, rakus kekuasaan, ketidakadilan dalam pengadilan, peperangan. Keadilan politik dalam negara Tuhan karena ditopang oleh adanya nilai kepercayaan dan keyakinan tentang :

* Tuhan menjadi raja sebagai dasar negara
* Keadilan diletakkan sebagai dasar negara
* Kehidupan warga negara penuh kepatuhan
* Penguasa bertindak selaku pelayan dan pengabdi masyarakat.

(2) Teori Politik Thomas Aquinas
teori politik Thomas Aquinas meliputi:
a. Pembagian negara baik dan negara buruk yang menerapkan sumber teori politik.
b. Tujuan negara yang diidentik dengan tujuan manusia dalam hidup yakni mencapai kemuliaan abadi dalam hidup. Untuk mencapai kemuliaan abadi maka diperlukan pemerintah yang berbentuk Monarkhi.
c. Dalam negara diperlukan adanya hukum abadi yang berakar dari jiwa Tuhan yang mengatur alam semesta dan hukum alam manusia untuk merasionalkan manusia mentaati hukum. Hukum positif yang merupakan pelaksanaan hukum alam dan untuk menyempurnakan pikiran manusia maka diperlukan Hukum Tuhan.

(3) Teori Politik Marthen Luther
Teori politik Marthen Luther meliputi :

a. Teori politik reformasi yakni kebebasan politik dengan cara membatasi kekuasaan raja dan kebebasan diserahkan pada rakyat.
b. Kekuasaan raja-raja diperjelas dan tidak diperlukan adanya campur tangan gereja atas unsur negara. Menempatkan kekuasaan negara lebih tinggi dari kekuasaan gereja.
c. Kekuasaan Tuhan atas manusia bersifat langsung dan tidak melalui perantara. Pada sisi lain dikatakan gereja yang sejati yaitu gereja yang didirikan manusia

Teori Politik Zaman Pertengahan
(1) Teori Politik Ibnu Khaldun
Yaitu Teori tentang negara yang dikategorikan atas pengertian pemerintah manusia dan keterbatasan manusia dalam negara yang disebut negara modern. Setiap warga negara perlu memiliki Askabiyah untuk menumbuhkan kesatuan dalam negara. Untuk itu dikembangkan teori politik askabiyah dan rasa keagamaan oleh pemimpin negara. Perkembangan negara harus didasarkan pada solidaritas dengan keyakinan agama untuk dapat menstabilkan negara. Hal ini perlu didukung oleh penguasa yang memiliki perangkat dominasi pemerintah dan kekuasaan untuk mengatasi manusia-manusia yang memiliki sifatsifat kebinatangan. Untuk mempertahankan negara maka diperlukan teori pedang dan teori pena dalam menjalankan kekuasaan negara.

( 2 ) Teori Politik Machiavelli
Menurut Machiavelli Bentuk negara meliputi negara republik dan monarkhi. Selanjutnya Monarkhi dibagi atas dua yaitu Monarkhi Warisan dan Monarkhi Baru. Tujuan negara yaitu memenuhi berbagai kebutuhan warga negara selama negara tidak dirugikan karena negara juga memiliki berbagai kepentingan dan kepentingan utama. Kekuasaan negara merupakan alat yang harus digunakan untuk mengabdi pada kepentingan negara. Oleh karena itu sumber kekuasaan adalah negara. Dalam hal penyelenggaraan kekuasaan negara membutuhkan kekuasaan, wujud kekuasaan fisik, kualitas penguasa untuk mempertahankan kekuasaan negara, maka diperlukan militer. Penguasa yang ideal yaitu penguasa militer, hal ini digambarkan dalam teori politik dan etika Machiavelli sebagai dasar nasionalisme.

(3) Teori Politik Liberalis
Pengertian dan faham liberal menunjuk pada kebebasan warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidup bidang politik ekonomi, sosial dan budaya. Liberalisme sebagai faham kenegaraan menekankan pada kebebasan yang didasarkan pada faktor alamiah, moral, agama, akal kebaikan, kemajuan, sekularisme, toleransi. Pada sisi lain liberalisme sebagai sistem politik didasarkan atas negara dan kemerdekaan negara.Unsur-unsur demokrasi liberal juga merupakan hal yang mendasar untuk difahami dalam berbagai sistem politik. Oleh karena itu perwujudan demokrasi liberal dalam negara harus mengutamakan kebebasan warga negara. Hal ini dapat terealisir dan tergantung pada model liberalisme dalam struktur kekuasaan.
Teori Politik Modern
(1) Teori Politik Thomas Hobbes

Teori politik Thomas Hobbes yang mencakup: Pengaruh situasi politik pada masa sistem politik absolut di bawah kekuasaan Charles I dan Charles II di Inggris, kemudian Hobbes menulis Buku Decove 1642 dan Leviathan 1951, Runtuhnya kekuasaan Absolute sebagai akibat dari petentangan antara cendikiawan dengan raja-raja dalam hal pembatasan kekuasaan raja yang menimbul teori politik liberal. Thomas Hobbes mengemukakan teori politik State Of Nature yakni manusia yang satu menjadi lawan terhadap manusia lain. Keadaan ini disebut In Abstracto yang memiliki sifat; a) bersaing, b) membela diri, c) ingin dihormati. Untuk menghindari kematian, Hobbes mengemukakan teori perjanjian sosial untuk merubah bentuk kehidupan manusia dari keadaan alamiah ke dalam bentuk negara atau Commen Wealth. Hobbes sebagai seorang filosof ditandai dengan adanya keinginan untuk memperoleh kenikmatan hidup dalam hal materi. Oleh sebab itu dia disebut filosof yang materialistis.Pada sisi teori politik dan teori kekuasaan ini digambarkan oleh Hobbes dalam buku Leviathan. Namun dari segi praktis teori politik Hobbes dominan berlaku pada saat sekarang.
(2) Teori Politik John Locke
John Locke mampu berkarya dalam bidang teori politik ditulis dalam buku two treatises on civil government. State of Nature juga merupakan karya teori politik yang beda dengan Hobbes. John Locke menekankan bahwa dalam state of nature terjadi: Kebingungan, Ketidak pastian, Ketidak aturan, Tidak ada kematian. Pada sisi lain Locke mengemukakan hak-hak alamiah sebagai berikut: hak akan hidup, hak atas kebebasan dan kemerdekaan, hak memiliki sesuatu. Konsep perjanjian masyarakat merupakan cara untuk membentuk negara. Oleh karena itu negara harus mendistribusi kekuasaan kepada lembaga: legislatif, eksekutif dan yudikatif dan federatif. Dalam hal bentuk negara Locke membagi atas:Monarkhi, Aristokrasi dan Demokrasi. tujuan negara yang dikehendaki Locke yaitu untuk kebaikan ummat manusia melalui kegiatan kewajiban negara memelihara dan menjamin hak-hak azasi manusia. Dan pada akhirnya Hobbes dan Locke memiliki perbedaan dalam hal teori perjanjian sosial.
(3) Teori Politik Montesquine
Montesquieu terkenal dengan dunia ilmu pengetahan tentang negara, hukum dan kemudian dia mengemukakan state of nature yang diartikan dalam keadaan alamiah kualitas hidup manusia rendah. Teori politik Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan landasan pembangunan teori demokrasi dalam sistem politik yang menekankan adanya CHEK AND BALANCE terhadap mekanisme pembangian kekuasaan. Demokrasi yang dibentuk yaitu demokrasi liberal yang masih mengalami kekurangan. Untuk memantapkan dan menyempurnakan teori demokrasi liberal maka dibutuhkan berbagai unsur-unsur demokrasi liberal untuk mengukuhkan Montesquieu sebagai pencetus demokrasi liberal.
(4) Teori Kekuasaan Tuhan
Teori Kekuasaan Tuhan yang tidak rasional karena penguasa menganggap diri mendapat kekuasaan dari Tuhan dan menempatkan diri sebagai wakil Tuhan di dunia. Pada sisi lain, terdapat teori kekuasaan Tuhan Rasional yang beranggapan bahwa seorang penguasa yang dinobatkan menjadi penguasa karena kehendak Tuhan. Dalam teori kekuasaan Tuhan, keadilan dijadikan dasar negara Tuhan untuk mengatur kehidupan warga negara. Dalam kehidupan warga negara menurut teori kekuasaan Tuhan diperlukan adanya kebebasan bagi warga negara dan ada batas-batas kekuasaan dari para penguasa.
(5) Teori Kekuasaan Hukum
Teori politik hukum yang dominan mengutarakan kegiatan-kegiatan penguasa yang harus berdasarkan hukum yang disebut Rule of Law. Perkembangan teori kekuasaan hukum menurut Thomas Aquiras, John Locke, Krabe, Krenen Berg. Kebaikan-kebaikan teori kekuasaan hukum meliputi: Penguasa menjalankan kekuasaan sesuai UUD, Penguasa berkuasa sesuai hukum, Penguasa berupaya menerapkan open manajemen, Pers yang bebas sesuai dengan UUD Negara, Adanya kepastian hukum dalam sistem demokrasi, Pemilu yang bebas dan rahasia, Setiap warga negara diikutkan dalam mekanisme politik, Setiap warga negara sama di depan hukum dan Diperlukan pengawasan masyarakat. Kelemahan-kelemahan dari teori kekuasaan hukum apabila penguasa sudah menggunakan kekuasaan semena-mena maka pada saat itu teori kekuasaan hukum menjadi lunak.


(6) Teori Kekuasaan Negara

Teori kekuasaan negara yang meliputi: Sifat memaksa dari kekuasaan negara. Karena setiap negara dalam bentuk negara selalu menggunakan paksa pada rakyat untuk kepentingan penguasa dan kepentingan rakyat. Sifat menopoli dari kekuasaan negara dalam bentuk menetapkan tujuan bersama. Negaralah yang menentukan hidup matinya warga negara dan pengelompokan warga negara dalam berbagai organisasi. Sifat mencakup semua dari kekuasaan negara. Aturan yang dibuat oleh pemerintah atas nama negara harus diterapkan mencakup semua warga negara tanpa kecuali. Untuk implementasi berbagai sifat negara maka kekuatan militer merupakan alat yang ampuh untuk melaksanakan kekuasaan negara.


(7) Teori Kekuasaan Rakyat

Kekuasaan rakyat yaitu penguasaan rakyat atas lembaga perundangundang yang sekarang disebut legislatif. Menurut Rousseau kekuasaan rakyat dalam negara merupakan akibat perjanjian antara individu untuk menyerahkan semua hak politik kepada masyarakat. Menurut Montesquieu dalam pemerintahan republik kekuasaan tertinggi ada pada seluruh rakyat atau sebagian besar rakyat. Secara teoritis disebut Trias Politika.


(8) Teori Politik Demokrasi

Demokrasi Rakyat merupakan negara dalam masa transisi, bertugas menjamin perkembangan negara ke arah sosialisme. Demokrasi Rakyat RRC menurut pola Mao Tse Tung mendominankan kepemimpinan politik dan pembuatan kebijakan dengan tujuan membantu seluruh rakyat agar ikut dalam modernisasi ekonomi, sosial dan politik.

(9) Teori Politik Kedaulatan

Teori kedaulatan terdapat berbagai teori yang pada umumnya menekankan pada kekuasaan sebagai suatu tandingan atau perimbangan terhadap kekuasaan penguasa atau kekuasaan tunggal. Penerapan kedaulatan rakyat di Indonesia diwujudkan dalam berbagai segi kehidupan kenegaraan menurut UUD 1945: Kedaulatan rakyat di bidang politik. Hak-hak azasi manusia dan faham kekeluargaan. Struktur kedaulatan rakyat yang dipandang dari: bentuk geografis jumlah penduduk suatu negara, Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, Berserikat dan berorganisasi sebagai salah satu implementasi kedaulatan rakyat dan Kedaulatan rakyat dibidang ekonomi.

(10) Teori Kedaulatan Intern dan Ektern

Kedaulatan intern yang memperlihatkan batas lingkup kekuasaan negara yang berbentuk fisik. Batas kedaulatan ini meliputi : Kedaulatan bidang politik, Kebebasan kemerdekaan, Keadilan, Kemakmuran atau kesejahteraan dan Keamanan. Kedaulatan ekstern yang dominan menunjukkan pada kebebasan negara dan kekuasaan-kekuasaan negara lain yang tidak dijajah oleh negara lain. Kedaulatan ekstern ini dalam penerapan pada saat negara memutuskan untuk melakukan hubungan kerja sama dengan negara lain dalam bidang tertentu.


(11) Teori kedaulatan de facto dan de jure

Teori kedaulatan ini menunjuk pada pelaksanaan kekuasaan yang nyata dalam suatu masyarakat merdeka atau telah memiliki independensi, diantaranya : Kedaulatan de facto yang tidak syah dan Kedaulatan de facto yang syah. Sedangkan Teori kedaulatan de jure. Dalam teori politik, kedaulatan de jure menunjuk pada pengakuan suatu wilayah atau suatu situasi menurut hukum yang berlaku. Oleh karena itu kajian kedaulatan de jure lebih menitikberatkan penggunaan aspek hukum sebagai dasar yuridis formal atas hak politik warga negara dan wilayah negara dengan penguasa negara.

Sumber :
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
http://www.averroespress.net/press-corner/katalog-buku/320-teori-teori-politik.html
http://msugiono.staff.ugm.ac.id/mkuliah/tpi.php
Lihat pula ;  Antiglobalisasi, Antikapitalisme, Neoliberalisme, Perspektif dalam kapitalisme.
Catatan

    ^ "Capitalism" Oxford Dictionaries. "capitalism. an economic and political system in which a country’s trade and industry are controlled by private owners for profit, rather than by the state." Retrieved 4 January 2013.
    ^ Chris Jenks. Core Sociological Dichotomies. "Capitalism, as a mode of production, is an economic system of manufacture and exchange which is geared toward the production and sale of commodities within a market for profit, where the manufacture of commodities consists of the use of the formally free labor of workers in exchange for a wage to create commodities in which the manufacturer extracts surplus value from the labor of the workers in terms of the difference between the wages paid to the worker and the value of the commodity produced by him/her to generate that profit." London, England, UK; Thousand Oaks, California, USA; New Delhi, India: SAGE. p. 383.
    ^ Scott, John (2005). Industrialism: A Dictionary of Sociology. Oxford University Press.
    ^ ""capitalism, n.2". OED Online".
    ^ Williams, Raymond (1983). "Capitalism". Keywords: A vocabulary of culture and society, revised edition. Oxford University Press. p. 51. ISBN 0-19-520469-7.
    ^ Brander, James A. Government policy toward business. 4th ed. Mississauga, Ontario: John Wiley & Sons Canada, Ltd., 2006. Print.
    ^ That unfree labor is acceptable to capital was argued during the 1980s by Tom Brass. See Towards a Comparative Political Economy of Unfree Labor (Cass, 1999). Marcel van der Linden (Fall 2003). "Labour History as the History of Multitudes". Labour/Le Travail 52: 235–244. doi:10.2307/25149390. JSTOR 25149390. Diakses tanggal 26 February 2008.
    ^ Frances Goldin, Debby Smith, Michael Smith (2014). Imagine: Living in a Socialist USA. Harper Perennial. ISBN 0062305573 pp. 49-50.
    ^ McMurty, John (1999). The Cancer Stage of Capitalism. PLUTO PRESS. ISBN 0-7453-1347-7.
    ^ The crisis of neoliberalism. The Real News. 30 March 2010. Retrieved 3 January 2014.
        "When we speak of neoliberalism, we speak of contemporary capitalism." - Gérard Duménil, economist at the University of Paris.
    ^ Campbell Jones, Martin Parker, Rene Ten Bos (2005). For Business Ethics. Routledge. p. 101 ISBN 0415311357
    ^ New York Times, Oct. 23, 2007.
    ^ Baba Metzia 61b
    ^ Moehlman, 1934, p. 6–7.
    ^ "III. The Social Doctrine of the Church". The Vatican. Diakses tanggal 26 February 2008.
    ^ Ross Gittins (9 April 2012). "What Jesus said about capitalism". The Sydney Morning Herald. Diakses tanggal 28 April 2012.
    ^ Thomas Gubleton, archbishop of Detroit speaking in "Capitalism: A love story"[butuh rujukan]
    ^ Naomi O'Leary (26 November 2013). Pope attacks 'tyranny' of markets in manifesto for papacy. Reuters. Retrieved 30 December 2013.
    ^ Zachary A. Goldfarb and Michelle Boorstein (26 November 2013). Pope Francis denounces ‘trickle-down’ economic theories in critique of inequality. The Washington Post. Retrieved 26 No

0 Response to "TEORI POLITIK DAN KONSEP-KONEP POLITIK"

Post a Comment

Postingan Populer

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel