METODOLOGI ILMU POLITIK | pembelajaran politik

  Pendahuluan

     Apa itu Metodologi ilmu politik, mengawali tulisan ini dengan sebuah pertanyaan mengenai metodologi ilmu politk tiada lain adalah segala metode dan tekni yang digunakan oleh ilmu politik dalam rangka pengelolaan obyek materinya.Untuk berbicara lebih jauh maka penulis terlebi dahulu memberitahukan bahwa sampai saat ini ilmu politik belum mempunyai metode dan teknik yang baku dan khusus untuk ilmu ini.Akan tetapi masih menggunakan metode dan teknis yang digunakan oleh ilmu-ilmu sosial lainnya.  
    Metodologi dalam ilmu politik merupakan sebuah cara terstruktur dan sistematis digunakan untuk mendekati, menjelaskan dan memecahkan fenomena dalam ilmu politik. Dalam penelitian ilmu politik, metodologi secara dikotomis dipisahkan menjadi metodologi kuantitatif dan kualitatif. Namun begitu, metodologi dalam ilmu politik terus mengalami perkembangan,seperti munculnya metodologi campuran dan metodologi interpretif. Metodologi ilmu politik secara teknik tidak berbeda dengan metodologi penelitian sosial.Hal ini memang sangat membingungkan ketika metodologi ilmu politik muncul sebagai kajian tersendiri tanpa pembeda dengan kajian sebelumnya. Permasalahan kesamaan teknik dan dikotomi metode yang ada dalam metodologi ilmu politik dan metodologi penelitian sosial dapat dihindari dengan mengembalikan motif atau deduksi pemikiran mengenai metode itu sendiri. Secara khusus, metodologi keilmuan dapat dibagi dan dipisahkan sesuai dengan kajian keilmuannya. 
      Pemisahan ini mendasarkan pendapatnya dari akar keilmuannya karena metodologi adalah cara mendekati fenomena dan cara tersebut dapat digunakan oleh berbagai disiplin keilmuan. Setiap disiplin keilmuan memiliki landasan filosofis yang membangun disiplin keilmuan. Untuk menemukan distingsi antara metodologi ilmu politik dan metode penelitian sosial, kita perlu mengulas kembali landasan filosofis dari ilmu politik tersebut.Landasan filosofis keilmuan dapat ditelusuri melalui ontology keilmuan, epistemology dan aksiologinya. Ontology berkaitan dengan makna, epistemology berkaitan dengan bagaimana studi ilmu politik dibangun sedangkan aksiologi berkaitan dengan tujuan studi ilmu politik.
      Burrell dan Morgan (1979:1) berpendapat bahwa ilmu sosial dapat di konseptualisasikan denganempat asumsi yang berhubungan dengan ontologi, epistemologi, sifat manusia (human nature),dan metodologi. Tambahan metodologi dari Burrell dan Morgan tidak dimaksudkan sebagai distingsi namun sebagai konseptualisasi keilmuan.

Landasan Filosofis Ilmu PolitikOntologi Ilmu Politik

    Pengertian Ontologi adalah ilmu tentang hakikat sesuatu atau benda/hal/aspek apa yang dikaji.Sedangkan pengertian epistemologi adalah ilmu tentang bagaimana "ontologi" itu dipelajari, dibangun. Aksiologi adalah untuk apa bangunan ilmu yang dibuat diperuntukkan. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan aspek-aspek khas ilmu, apapun bentuknya. Secara ontologis, politik juga memiliki obyek-obyek kajian yang spesifik.

      Miriam Budiardjo menyebutkan sekurang-kurangnya ada 5 obyek ontologis ilmu politik, yaitu :1.Negara (state)organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaatioleh rakyatnya.2.Kekuasaan (power)kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orangatau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.3.Pengambilan keputusan (decision-making)keputusan (decision) adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif pengambilankeputusan (decision-making) menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itudicapai.4.Kebijaksanaan umum (public policy)kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalamusaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Pihak yang membuat kebijakanmemiliki kekuasaan untuk melaksanakannya.Pembagian (distribution) 5.nilai adalah sesuatu yang dianggap baik atau benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang berharga. Pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai (values) dalam masyarakat.Pembagian ini sering tidak merata dan karena itu menyebabkan konflik.
         Ontology dalam ilmu lebih utama dan dijadikan sebagai dasar utama pembentukankeilmuan karena berkaitan dengan hakikat dasar „ada‟ (being) yang secara harafiah, ontologymerupakan teori tentang „ada‟
Pernyataan ontologism adalah tentang apa yang ada (what is) danapa yang berada (what exists). Bahkan ia membahaskan pernyataan ini secara lebih jelas lagiontology menanyakan apa yang ada untuk diketahui. Pertanyaan ontology merupakan pertanyaanmendasar yang menjadi bangunan dasar bagi sebuah disiplin ilmu. Pertanyaan ini merupakanpertanyaan identifikatif sekaligus cara membedakan sebuah disiplin ilmu satu dengan disiplinilmu lainnya.
      Sekali lagi metodologi ilmu politik adalah mrupakan sebuah cara terstruktur dan sistematis digunakan untuk mendekati, menjelaskan dan memecahkan fenomena dalam ilmu politik. Dalampenelitian ilmu politik, metodologi secara dikotomis dipisahkan menjadi metodologi kuantitatif dan kualitatif. Namun begitu, metodologi dalam ilmu politik terus mengalami perkembangan,seperti munculnya metodologi campuran dan metodologi interpretif.Metodologi ilmu politik secara teknik tidak berbeda dengan metodologi penelitian sosial.Hal ini memang sangat membingungkan ketika metodologi ilmu politik muncul sebagai kajian tersendiri tanpa pembeda dengan kajian sebelumnya. Permasalahan kesamaan teknik dandikotomi metode yang ada dalam metodologi ilmu politik dan metodologi penelitian sosial dapatdihindari dengan mengembalikan motif atau deduksi pemikiran mengenai metode itu sendiri.Secara khusus, metodologi keilmuan dapat dibagi dan dipisahkan sesuai dengan kajiankeilmuannya. Pemisahan ini mendasarkan pendapatnya dari akar keilmuannya karenametodologi adalah cara mendekati fenomena dan cara tersebut dapat digunakan oleh berbagaidisiplin keilmuan. Setiap disiplin keilmuan memiliki landasan filosofis yang membangun disiplinkeilmuan. Untuk menemukan distingsi antara metodologi ilmu politik dan metode penelitiansosial, kita perlu mengulas kembali landasan filosofois dari ilmu politik tersebut.Landasan filosofis keilmuan dapat ditelusuri melalui ontology keilmuan, epistemologydan aksiologinya. Ontology berkaitan dengan makna, epistemology berkaitan dengan bagaimana
       Marsh menyatakan bahwa ada dua pendekatan untuk mendefinisikan politik (Marsh&Stocker,2002;9). Yang pertama menentukan bidang penyelidikan dengan merujuk pada arena atau himpunan institusi tertentu. Pendekatan kedua untuk mendefinisikan politik memandangnya sebagai suatu proses social yang dapat diobservasi dalam berbagai setting.Politik lebih dari sekedar tentang apa yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, politik lebih luas lagi mencakup pembagian kekuasaan yang tak seimbang di masyarakat, bagaimana perjuangan untuk mendapatka kekuasaan dan dampaknya terhadaptatanan social.Dari pertanyaan ontologism dan penentuan ontology ilmu politik, kita dapat menciptakan identitas pemahamn mengenai ilmu politik dan memulai pencarian pendekatan untuk menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan ilmu politik. Ontology merupakan kulit darisebuah disiplin ilmu tidak dapat diganti dan dirubah seketika berdasarkan kebutuhan kita seperti sweater.

Epistemologi Ilmu Politik

Secara sederhana, Epistemologi berarti bagaimana suatu ilmu dibangun. Dalammembangun suatu ilmu, seseorang ahli teori dibatasi oleh periode hidup serta hal-hal lain yangmempengaruhi pikirannya saat membangun suatu ilmu. Dalam ilmu politik, epistemologi ilmuini diterjemahkan ke dalam konsep Pendekatan. Arti dari pendekatan adalah dari sudut manaserta bagaimana seseorang melihat suatu permasalahan. Pertanyaan epistemologis adalahpertanyaan mengenai cara dan sudut pandang keilmuan. Secara ringkas dapat dibedakan dari ontology, ontology merupakan pertanyaan mengenai „apa?‟ sedangkan epistemology adalah pernyataan mengenai sudut pandang keikeilmuan
      Marsh menyatakan bahwa ada dua pendekatan untuk mendefinisikan politik (Marsh&Stocker,2002;9). Yang pertama menentukan bidang penyelidikan dengan merujuk padaarena atau himpunan institusi tertentu. Pendekatan kedua untuk mendefinisikan politik memandangnya sebagai suatu proses social yang dapat diobservasi dalam berbagai setting.Politik lebih dari sekedar tentang apa yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan olehpemerintah, politik lebih luas lagi mencakup pembagian kekuasaan yang tak seimbang di
masyarakat, bagaimana perjuangan untuk mendapatka kekuasaan dan dampaknya terhadap  tatanan social.Dari pertanyaan ontologism dan penentuan ontology ilmu politik, kita dapat menciptakanidentitas pemahamn mengenai ilmu politik dan memulai pencarian pendekatan untuk menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan ilmu politik. Ontology merupakan kulit darisebuah disiplin ilmu tidak dapat diganti dan dirubah seketika berdasarkan kebutuhan kita sepertisweater.

Metodologi dalam ilmu politik merupakan sebuah cara terstruktur dan sistematisdigunakan untuk mendekati, menjelaskan dan memecahkan fenomena dalam ilmu politik. Dalampenelitian ilmu politik, metodologi secara dikotomis dipisahkan menjadi metodologi kuantitatif dan kualitatif. Namun begitu, metodologi dalam ilmu politik terus mengalami perkembangan,seperti munculnya metodologi campuran dan metodologi interpretatif.      
       Mtodologi ilmu politik secara teknik tidak berbeda dengan metodologi penelitian sosial.Hal ini memang sangat membingungkan ketika metodologi ilmu politik muncul sebagai kajiantersendiri tanpa pembeda dengan kajian sebelumnya. Permasalahan kesamaan teknik dandikotomi metode yang ada dalam metodologi ilmu politik dan metodologi penelitian sosial dapatdihindari dengan mengembalikan motif atau deduksi pemikiran mengenai metode itu sendiri.Secara khusus, metodologi keilmuan dapat dibagi dan dipisahkan sesuai dengan kajiankeilmuannya. Pemisahan ini mendasarkan pendapatnya dari akar keilmuannya karenametodologi adalah cara mendekati fenomena dan cara tersebut dapat digunakan oleh berbagaidisiplin keilmuan. Setiap disiplin keilmuan memiliki landasan filosofis yang membangun disiplinkeilmuan. Untuk menemukan distingsi antara metodologi ilmu politik dan metode penelitiansosial, kita perlu mengulas kembali landasan filosofois dari ilmu politik tersebut.Landasan filosofis keilmuan dapat ditelusuri melalui ontology keilmuan, epistemologydan aksiologinya. Ontology berkaitan dengan makna, epistemology berkaitan dengan bagaimana studi ilmu politik dibangun sedangkan aksiologi berkaitan dengan tujuan studi ilmu politik.Burrell dan Morgan (1979:1) berpendapat bahwa ilmu sosial dapat di konseptualisasikan denganempat asumsi yang berhubungan dengan ontologi, epistemologi, sifat manusia (human nature),dan metodologi. Tambahan metodologi dari Burrell dan Morgan tidak dimaksudkan sebagaidistingsi namun sebagai konseptualisasi keilmuan.

II.Landasan Filosofis Ilmu PolitikOntologi Ilmu Politik

Ontologi adalah ilmu tentang hakikat sesuatu atau benda/hal/aspek apa yang dikaji.Epistemologi adalah ilmu tentang bagaimana "ontologi" itu dipelajari, dibangun. Aksiologiadalah untuk apa bangunan ilmu yang dibuat diperuntukkan. Ontologi, epistemologi, danaksiologi merupakan aspek-aspek khas ilmu, apapun bentuknya. Secara ontologis, politik jugamemiliki obyek-obyek kajian yang spesifik. Miriam Budiardjo menyebutkan sekurang-kurangnya ada 5 obyek ontologis ilmu politik, yaitu :1.Negara (state)organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaatioleh rakyatnya.2.Kekuasaan (power)kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orangatau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.3.Pengambilan keputusan (decision-making)keputusan (decision) adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif pengambilankeputusan (decision-making) menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itudicapai.


4.


Kebijaksanaan umum (public policy)kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalamusaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Pihak yang membuat kebijakanmemiliki kekuasaan untuk melaksanakannya.Pembagian (distribution)

5.nilai adalah sesuatu yang dianggap baik atau benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatuyang berharga. Pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai (values) dalam masyarakat.Pembagian ini sering tidak merata dan karena itu menyebabkan konflik.Ontology dalam ilmu lebih utama dan dijadikan sebagai dasar utama pembentukankeilmuan karena ber

kaitan dengan hakikat dasar „ada‟ (being) yang secara harafiah, ontologymerupakan teori tentang „ada‟

. Pernyataan ontologism adalah tenang apa yang ada (

what is

) danapa yang berada (

what exists

). Bahkan ia membahaskan pernyataan ini secara lebih jelas lagiontology menanyakan apa yang ada untuk diketahui. Pertanyaan ontology merupakan pertanyaanmendasar yang menjadi bangunan dasar bagi sebuah disiplin ilmu. Pertanyaan ini merupakanpertanyaan identifikatif sekaligus cara membedakan sebuah disiplin ilmu satu dengan disiplinilmu lainnya.


Marsh menyatakan bahwa ada dua pendekatan untuk mendefinisikan politik (Marsh&Stocker,2002;9). Yang pertama menentukan bidang penyelidikan dengan merujuk padaarena atau himpunan institusi tertentu. Pendekatan kedua untuk mendefinisikan politik memandangnya sebagai suatu proses social yang dapat diobservasi dalam berbagai setting.Politik lebih dari sekedar tentang apa yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, politik lebih luas lagi mencakup pembagian kekuasaan yang tak seimbang di

masyarakat bagaimana perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan dan maknanya terhadap tatanan kehidupan sosial dimasyarakat.

  

Sekali lagi metodologi ilmu politik adalah mrupakan sebuah cara terstruktur dan sistematis digunakan untuk mendekati, menjelaskan dan memecahkan fenomena dalam ilmu politik. Dalampenelitian ilmu politik, metodologi secara dikotomis dipisahkan menjadi metodologi kuantitatif dan kualitatif. Namun begitu, metodologi dalam ilmu politik terus mengalami perkembangan,seperti munculnya metodologi campuran dan metodologi interpretif.Metodologi ilmu politik secara teknik tidak berbeda dengan metodologi penelitian sosial.Hal ini memang sangat membingungkan ketika metodologi ilmu politik muncul sebagai kajiantersendiri tanpa pembeda dengan kajian sebelumnya. Permasalahan kesamaan teknik dandikotomi metode yang ada dalam metodologi ilmu politik dan metodologi penelitian sosial dapatdihindari dengan mengembalikan motif atau deduksi pemikiran mengenai metode itu sendiri.Secara khusus, metodologi keilmuan dapat dibagi dan dipisahkan sesuai dengan kajiankeilmuannya. Pemisahan ini mendasarkan pendapatnya dari akar keilmuannya karenametodologi adalah cara mendekati fenomena dan cara tersebut dapat digunakan oleh berbagaidisiplin keilmuan. Setiap disiplin keilmuan memiliki landasan filosofis yang membangun disiplinkeilmuan. Untuk menemukan distingsi antara metodologi ilmu politik dan metode penelitiansosial, kita perlu mengulas kembali landasan filosofois dari ilmu politik tersebut.Landasan filosofis keilmuan dapat ditelusuri melalui ontology keilmuan, epistemologydan aksiologinya. Ontology berkaitan dengan makna, epistemology berkaitan dengan bagaimana

Marsh menyatakan bahwa ada dua pendekatan untuk mendefinisikan politik (Marsh&Stocker,2002;9). Yang pertama menentukan bidang penyelidikan dengan merujuk padaarena atau himpunan institusi tertentu. Pendekatan kedua untuk mendefinisikan politik memandangnya sebagai suatu proses social yang dapat diobservasi dalam berbagai setting.Politik lebih dari sekedar tentang apa yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan olehpemerintah, politik lebih luas lagi mencakup pembagian kekuasaan yang tak seimbang di masyarakat, bagaimana perjuangan untuk mendapatka kekuasaan dan dampaknya terhadaptatanan social.Dari pertanyaan ontologism dan penentuan ontology ilmu politik, kita dapat menciptakanidentitas pemahamn mengenai ilmu politik dan memulai pencarian pendekatan untuk menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan ilmu politik. Ontology merupakan kulit darisebuah disiplin ilmu tidak dapat diganti dan dirubah seketika berdasarkan kebutuhan kita sepertisweater.

Epistemologi Ilmu Politik

Secara sederhana, Epistemologi berarti bagaimana suatu ilmu dibangun. Dalammembangun suatu ilmu, seseorang ahli teori dibatasi oleh periode hidup serta hal-hal lain yangmempengaruhi pikirannya saat membangun suatu ilmu. Dalam ilmu politik, epistemologi ilmuini diterjemahkan ke dalam konsep Pendekatan. Arti dari pendekatan adalah dari sudut manaserta bagaimana seseorang melihat suatu permasalahan. Pertanyaan epistemologis adalahpertanyaan mengenai cara dan sudut pandang keilmuan. Secara ringkas dapat dibedakan dari

ontology, ontology merupakan pertanyaan mengenai „apa?‟ sedangkan epistemology adalah pernyataan mengenai sudut pandang keikeilmuan

Marsh menyatakan bahwa ada dua pendekatan untuk mendefinisikan politik (Marsh&Stocker,2002;9). Yang pertama menentukan bidang penyelidikan dengan merujuk padaarena atau himpunan institusi tertentu. Pendekatan kedua untuk mendefinisikan politik memandangnya sebagai suatu proses social yang dapat diobservasi dalam berbagai setting.Politik lebih dari sekedar tentang apa yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan olehpemerintah, politik lebih luas lagi mencakup pembagian kekuasaan yang tak seimbang di


masyarakat, bagaimana perjuangan untuk mendapatka kekuasaan dan dampaknya terhadaptatanan social.Dari pertanyaan ontologism dan penentuan ontology ilmu politik, kita dapat menciptakanidentitas pemahamn mengenai ilmu politik dan memulai pencarian pendekatan untuk menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan ilmu politik. Ontology merupakan kulit darisebuah disiplin ilmu tidak dapat diganti dan dirubah seketika berdasarkan kebutuhan kita sepertisweater.

Epistemologi Ilmu Politik

Secara sederhana, Epistemologi berarti bagaimana suatu ilmu dibangun. Dalammembangun suatu ilmu, seseorang ahli teori dibatasi oleh periode hidup serta hal-hal lain yangmempengaruhi pikirannya saat membangun suatu ilmu. Dalam ilmu politik, epistemologi ilmuini diterjemahkan ke dalam konsep Pendekatan. Arti dari pendekatan adalah dari sudut manaserta bagaimana seseorang melihat suatu permasalahan.

A.    TEKNIK PENDEKATAN
Dalam kajian ilmu politik dapat digunakan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Seperti yang sebelumnya telah dikemukakan bahwa dalam pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung, yang bersifat deskriptif analitik, menekankan proses, bersifat induktif, dan menurut W.R.Torbert sering disebut sebagai ‘collaborative inquiri’ (Torbert, 1981: 141-151)
Sedangkan pendekatan kuantitatif mencoba untuk memelihara diri mereka dari pengaruh koleksi data. Instrumennya yang variasi seperti; psychometic yang dibentuk mapan seperti melalui tes, menguji dan menstandardisasi daftar observasi maupun wawancara terbuka maupun tertutup, menggunakan metode statistik untuk meneliti data dan menyimpulkan sebagai hasil penelitian. Dengan kata lain, peneliti kwantitatif mencoba ke hal-hal obyektif, artinya yang mereka ingin kembang;kan suatu pemahaman dunia sebagaimana adanya "di luar sana", tidak terikat pada penyimpangan pribadi mereka, nilai-nilai, dan pikiran-pikiran tentang keistimewaan.sesuatu yang diteli serta bersifat deduktif (Borg dan Gall,1989: 23-24).
Pendekatan dalam ilmu Politik menurut David E. After dan Andrian ada tiga bentuk pendekatan, yaitu :
1.      Pendekatan Normatif ( Normatif Approach )
a.       Unit analisanya asalah masyarakat secara keseluruhan
b.      Menekankan pada hal yang ideal ( “ yang seharusnya terjad” )dan tidak bebas nilai.
c.       Bersifat kualitatif
2.      Pendekatan Struktural
Pendekatan struktural dibagi kedalam 5 jenis sesuai dengan fokus kajiannya yaitu terdiri dari :
a.       Pendekatan Institusional legal formal
b.      Pendekatan Struktural neo-institusional
c.       Pendekatan group approach
d.      Pendekatan struktur dan fungsi
e.       Pendekatan struktur dalam bentuk kelompok dan kelas
3.      Pendekatan Perilaku (Behavioralis Approach)
a.       Banyak dipengaruhi psikologi.
b.      Fokus pada serangkaian masalah yang terkait dengan proses pembelajaran dan sosialisasi, motivasi, persepsi, sikap terhadap kekuasaan dan sejenisnya.
c.       Unit analisisnya adalah individu dan kelompok kecil.

Pendekatan Institusional Legal
   
Bersifat administratif
Pendekatan Struktur Neo-Institusional
   
Fokusnya pada konstitusi, struktur legal, birokrasi dan parpol
Pendekatan Kelompok
   
Fokus pada kelompok formal (mis.parpol, kelompok agama) dan non formal (mis. Asosiasi buruh, himpunan petani)
Pendekatan struktur dan fungsi
   
Mencoba merumuskan sistem dari berbagai bagian yang saling berhubungan
Pendekatan struktur dalam bentuk kelompok dan kelas
   
Mengedapankan isu-isu stabilitas dan pemeliharaan sistem. Mempelajari masyakat dan negara (makro). Pemahaman atas pembangunan diwarnai asumsi mulai dari konsep pemisahan kekuasaan sampai kepada benturan antar kelas.

B.     METODE
Metode pada dasarnya adalah dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Ilmu politik adalah salah satu cabang dari ilmu sosial, yang berdampingan dengan cabang ilmu sosial lainnya yakni sosiologi, antropologi, dll. Dengan demikian maka ilmu politik berhubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial tersebut yang objeknya adalah manusia sebagai anggota kelompok ( group ).
Semakin tepat kita menggunakan metode dan teknik dalam ilmu politik akan semakin baik dalam menghampiri kenyataan politik. Hal ini sesuai dengan pendapat Iswara (1974: 57) yang mengemukakan bahwa: Metode dan teknik menjernihkan substansi, memisahkan khayalan dari kenyataan. Semakin tepat dan intensif metode dan teknik itu dipergunakan, semakin dekat ilmu itu akan kebenaran, semakin diperkecil peranan khayalan dan harapan yang tidak berlandaskan kenyataan.
Menurut Stuart A. Rice dalam Method in Social Sciences, a Case Book (1931) metode yang berlaku pada Ilmu Politik adalah sama seperti yang berlaku pada umumnya dalam Ilmu Sosial. Maka dalam metode penelitian yang digunakan dalam ilmu politik juga menyangkut metode induksi dan deduksi.
1.      Metode Induksi
Metode Induksi adalah serangkaian strategi ataupun prosedurprosedur penarikan kesimpulan-kesimpulan umum yang diperoleh berdasarkan proses pemikiran setelah mengkaji peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus atas dasar fakta-fakta teoritis yang khusus ke yang umum. Metode induksi merupakan cara memperoleh pengetahuan dengan jalan bertolak dari sejumlah data yang diverivikasi khusus lewat generalisasi sampai kepada dalil umum. Metode yang dipergunakan dengan mempergunakan bahasa yang secara logika konsisten mengkonstruksi teori ilmiah berkenaan dengan objek yang diteliti. Kesimpulan umum yang dihasilkan metode induksi pada dasarnya bertumpu pada premis-premis partikular sehingga kesimpulannya lebih luas ketimbang premis-premis yang mendukungnya.
Bisaanya penggunaan metode induksi ini lebih banyak digunakan dalam penelitian-penelitian kualitatif. Selanjutnya menurut Iswara (1974: 57), yang termasuk dalam metode induksi tersebut mencakup metode deskriptif, metode analisis, metode evaluatif, metode klasifikasi, dan metode perbandingan.
a.       Metode deskriptif
Adalah sebagai prosedur pengkajian masalah-masalah politik untuk memberikan gambaran-gambaran terhadap kenyataan yang ada sekarang ini secara akurat.
b.      Metode analisis
Menekankan pada penelaahan secara mendalam terhadap masalah-masalah politis yang disusun secara sistematis dengan memperlihatkan hubungan fakta satu dengan lainnya. Metode ini memiliki serangkaian tindakan dan pemikiran yang disengaja untuk menelaah sesuatu hal yang secara mendalam ataupun terinci terutama dalam mengkaji bagian-bagian dari suatu totalitas. Maksudnya untuk mengetahui cirri masing-masing bagian, hubungan satu sama lain, serta peranannya dalam totalitas yang dimaksud.
Beragam analisis tersebut ada yang bermutu dan ada yang juga kurang bermutu, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Secara keilmuan analisa politik dikatakan bermutu jika dia memuat fakta, data serta melalui proses standar ilmiah. Terlepas dari adanya kepentingan politik dibalik suatu analisa, namun standar ilmiah dan rasional sangat menentukan suatu analisis bermutu atau tidak. Terkait dengan hal diatas tulisan ini mencoba mengkategorisasikan metode analisa politik yang sering digunakan oleh pengamat politik kita dalam menganalisa dinamika politik yang terjadi.
Beberapa metode analisa politik tersebut adalah:
1)      Analisis Komparatif
Medote ini adalah membandingkan suatu dinamika politik disuatu daerah terhadap suatu dinamika politik didaerah/negara lain. Kelebihan medote ini adalah dapat memunculkan suatu kondisi ideal secara aplikatif sebagai suatu contohnya, sehingga dapat ditarik satu generalisasi.
2)      Analisis Hukum
Metode ini adalah menganalisis suatu dinamika politik berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Metode ini akan sangat bermanfaat ketika dinamika politik yang terjadi meliputi sistem aturan yang ada dalam suatu negara. Meski bersifat normatif, namun analisis ini memiliki kelebihan bahwa dinamika politik berjalan dalam koridor hukum.
3)      Analisis Aktor
Metode ini adalah menganalisis aktor-aktor politik yang terlibat dalam dinamika politik. Analisis terhadap aktor dapat dilakukan dengan melihat tujuan, kepentingan, history, motivasi dari suatu tindakan politik. Analisis ini merupakan bagian dari teori rational choice yang berada pada ranah behavioralis. Kelebihan metode ini adalah dapat melihat sesuatu dibalik fakta suatu tindakan politik serta dapat memprediksi tujuan dari suatu tindakan politik.
4)      Analisis Konspirasi
Metode ini berangkat dari inventarisasi fakta-fakta dinamika politik. Fakta yang dimaksud adalah suatu kejadian yang bersifat empirik namun tidak muncul dipermukaan. Fakta-fakta tersebut kemudian dianalisis berdasarkan tujuan dan kepentingannya sehingga menjadi suatu jalinan skenario yang saling berhubungan. Analisis konspirasi hanya berdasarkan fakta bukan data sehingga menyulitkan ketika harus ada pembuktian secara ilmiah atau hukum.
5)      Analisis Sejarah
Metode ini berangkat dari konsep determinasi sejarah yaitu suatu dinamika politik merupakan antitesa dan sintesa dimasa lalu, diartikan disini bahwa suatu dinamika politik merupakan akibat dari penyebab dimasa lalu. Kelebihan dari metode ini adalah dapat melihat suatu dinamika politik secara utuh karena hakekatnya dinamika politik tidaklah berdiri sendiri pada suatu waktu. Beberapa metode untuk menganalisa dinamika politik diatas dapat digunakan secara keseluruhan atau hanya beberapa saja ketika akan menganlisa suatu dinamika politik. Ketajaman dalam membuat variabel-variabel analisa menjadi faktor penting dalam menganalisa suatu dinamika politik.
c.       Metode Deskripsi, merupakan metode yang secara mendalam memberikan gambaran politik terhadap kondisi realitasnya. Dengan demikian metode ini dapat disimpulkan sebagai upaya memberikan gambaran-gambaran realitas secara akurat. Maksudnya dalam penggunaan metode ini mencoba memberikan gambaran-gambaranya itu dan pencatatan-pencatatan terhadap berbagai masalah yang sedang dikaji.
d.      Metode evaluatif, merupakan serangkaian usaha penelaahan fenomenafenomena politik yang bersifat menentukan terhadap fakta-fakta yang dikumpulkan dengan dasar pada norma-norma ataupun ide-ide yang abstrak.
e.       Metode klasifikasi, adalah metode yang melandaskan pada penggolongan atau pengelompokan objek-objeknya secara teratur yang masing-masing menunjukkan hubungan timbal-balik. Klasifikasi ini dalam pengertian sempit dipandang sebagai salah satu cara untuk mengadakan tabulasi data terhadap kualitas data masing-masing (Ciarke, 1971; 42).
f.       Metode perbandingan, merupakan metode kajian politik yang menitik beratkan pada studi persamaan dan perbedaan atas dua objek telaahan, dengan maksud untuk memperdalam maupun menambah pengetahuan tentang objek-objek kajian politik tersebut.
2.      Metode deduksi
Metode deduksi adalah sebaliknya dari metode induksi. Dalam penggunaan metode ini merupakan serangkaian strategi ataupun posedur dengan penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum ke yang khusus, dan bisaanya penelitian yang demikian banyak dilakukan dalam pendekatan yang kuantitatif (Supardan, 2004: 157).
Metode deduksi yakni berdasarkan dalil umum menarik kesimpulan berupa putusan khusus. Terkait pada penolakan terhadap metode induksi juga asas verifikasi sebagai kriteria menguji kebenaran dipandang tidak memadai untuk membenarkan suatu teori ilmiah. Hal ini disebabkan putusan-putusan yang terbentuk melalui induksi pada dasarnya tidak dapat mengklaim kebenaran yang pasti sebab tidak mungkin data kongkrit yang diperlukan untuk menggeneralisasi dijadikan objek penelitian empirik, sehingga kesimpulan yang terbentuk melalui generalisasi tidak akan pernah pasti benar.
Pada bagian lain Iswara (1974: 57) metode-metode lainnya banyak digunakan dalam kajian ilmu politik juga menggunakan metode-metode: (1) metode filosofis; (2) metode yuridis atau legislatis; (3) metode historis; (4) metode ekonomis; (5) metode sosiologis; (6) metode psikologis. Namun demikian berbeda dengan The Liang Gie (1969: 116), bahwa beberapa metode penelitian ilmu politik yang banyak digunakan adalah metode; (1) observasi; (2) analisis; (3) klasifikasi; (4) pengukuran atau meassurement; (5) perbandingan atau comparration, dan (6) penyelidikan atau survey.
2.      Metode filosofis,
Metode ini digunakan untuk meneliti masalah-masalah politik langsung yang berhubungan dengan kehidupan politik yang diteliti secara abstrak-akademis-teoritis. Dari ide yang abstrak itulah kemudian dibuat deduksi tentang fenomena-fenomena yang disusun secara detail.
Dalam Metode filosofis,  prosedur pemecahan masalah yang diselidiki secara rasional melalui perenungan atau pemikiran yang terarah, mendalam dan mendasar tentang hakikat sesuatu yang ada dan yang mungkin ada, baik dengan mempergunakan pola berpikir aliran filsafat tertentu maupun dalam bentuk analisa sistematik berdasarkan pola berpikir induktif, deduktif, penomenologis dan lain-lain dan dengan memperhatikan hukum-hukum berpikir (logika).
1.      Metode yuridis atau legalistis
Merupakan penekanan prosedur penelitiannya terhadap azas-azas legal secara yuridis. Sebagai contoh penelitiannya terhadap negara yang memandangnya bahwa negara sebagai sebuah korporasi dalam hukum publik. Atau bisa juga dalam penelitian ini bertolak dari suatu kesadaran hukum bahwa negara pada dasarnya merupakan pribadi hukum, maupun badan hukum. Sebagai imlpikasinya dalam penelitian ini ilmu politik diidentifikasi sebagai ilmu hukum negara (Haricahyono, 19991: 30).
2.      Metode historis
Dalam metode ini penelitian ilmu politik didasarkan pada kenyataan-kenyataan sejarah, yaitu  pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari keadaan masa sekarang maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masa sekarang dalam hubungannya dengan kejadian atau keadaan masa lalu, selanjutnya kerap kali juga hasilnya dapat dipergunakan untuk meramalkan kejadian atau keadaan masa yang akan datang.
Sebagai contoh : Situasi  politik  Indonesia  antara  tahun  1957-1966  yang  memberikan  gambaran  mengenai  dominasi  Angkatan  Darat  dalam  pemerintahan. Dominasi  tersebut  berpengaruh  pada  konflik  dengan  PKI  karena  AD  merasa  bahwa  PKI  dapat  mengancam  politiknya.  Presiden  Soekarno  juga  merasa  bahwa  dominasi  AD  dapat  mengancam  kekuasaannya,  sehingga Presiden mendukung PKI dalam berkonflik dengan AD. Pada akhirnya,  munculnya  Soeharto  sebagai  kekuatan  baru  dalam  AD  menjadi  tokoh  yang  mampu menumpas G 30 S dan menghancurkan PKI yang merupakan pendukung  politik Soekarno.
Artinya tekanan dalam penelitian ini terutama terhadap segi-segi latar-belakng, pertumbuhan dan perkembangan, hukum-hukum sebab-akibat, yang merupakan ciri khas dalam ilmu sejarah. Metode Ekonomis; dalam penelitian ini ilmu politik disangkut-pautkan secara melekat dengan aspekaspek ekonomi baik itu melalui pendekatan Marxisme maupun non-MarxismeMetode historis dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:
a.       Untuk menggambarkan gejala-gejala yang terjadi pada masa lalu sebagai suatu rangkaian peristiwa yang berdiri sendiri, terbatas dalam kurun waktu tertentu dimasa lalu.
b.      Menggambarkan gejala-gejala masa lalu sebagai sebab suatu keadaan atau kejadian pada masa sekarang sebagai akibat. Data masa lalu itu dipergunakan sebagai informasi untuk memperjelas kejadian atau keadaan masa sekarang sebagai rangkaian yang tidak terputus atau saling berhubungan satu dengan yang lain.

3.      Metode ekonomis
Metode  ini bertolak dari suatu pemikiran bahwa teori-teori perilaku politik sebagaimana teori-teori perilaku ekonomi, harus bermula dari premis sederhana tentang manusia yang suka membangun prediksi-prediksi dari perlaku mereka.
Bagi para eksponen pilihan rasional, pengujian suatu teori yang baik terletak pada daya prediksinya, dan bukan pada kebenaran asumsi-asumsinya. Di sinilah letak hubungan ilmu politik dan ekonomi, di mana manusia tidak pernah puas menggapai kepentingan diri yang rakus tersebut. Pemikiran yang demikian telah menggerakkan literature uang ekstensif, misalnya, tentang ekonomi politik lingkaran bisnis, di mana para ahli teori mencoba memprediksi bagaimana para politisi memanipulasi alat-alat ekonomi untuk membangun atau menciptakan dukungan politik (Tufte, 1978).
Secara umum para ahli ekonomi politik mencari penjelasan bagi fenomena politik dan ekonomi. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti; “siapa yang diuntungkan?” dan “siapa yang membayar?” dalam mencari penjelasanpenjelasan hasil politik. Investigasi pilihan rasional terhadap ekonomi politik domestik dilengkapi dengan kajian ekonomi politik internasional yang berusaha memadukan disiplin politik da ekonomi seperti pada kajian-kajian organisasiorganisasi ekonomi internasional misalnya GATT, NAFTA, Uni Eropa, ASEAN dan sebagainya (O’Leary, 2000: 793).

4.      Metode sosiologis
Oleh para ahli sosiologi, sosiologi politik didefinisikan sebagai cabang atau spesialisasi dari sosiologi. Duverger bahkan menganggap sosiologi politik sama dengan ilmu politik. Para ahli ilmu politik memandang sosiologi politik sebagai bidang subjek (subject area) studi yang mempelajari politik dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Metode yang sering diandalkan dalam studi sosiologi politik adalah metode kuantitatif. Termasuk di sini penggunaan survei-survei statistik dan pengumpulan-pengumpulan data, seperti yang digunakan pada studi-studi tentang ekologi politik. Para ahli sosiologi politik berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan wawasan melalui survei-survei dan wawancara intensif.
Memandang bahwa dalam kajian politik tersebut lembaga-lembaga politik dianalogikan sebagai fenomena-fenomena social maupun organisme sosial. Karena itu dalam kajian sosiologis ini lembaga-lembaga politik dapat dirinci dalam semua individu sebagai substratumnya. Dalam arti bahwa metode sosiologis memandangnya dalam kajian politik tersebut sebagai organisme sosial yang dinamis.
5.      Metode psikologis
Psikologi politik merupakan pertemuan antara ilmu politik dan ilmu psikologi dalam dimensi epistemologis dan ontologism. Dalam penggunaannya kajian politik banyak menggunakan dalil-dalil psikologi sebagai acuannya.Aspek-aspek politik sering dilihatnya dari perspektif motif-motif, kepribadian pemimpin maupun pihak-pihak yang menentangnya, termasuk faktor-faktor penyebab terjadinya suatu peristiwa politik.
Oleh karena itu sebagai ahli psikologi dan politikus atau ahli politik dapat memberikan peran dalam menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang menarik yang berkaitan dengan kehidupan politik seperti kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri, konflik etnis dari kekerasan ringan sampai pembantaian etnis, motivasi aksi terorisme dan pencegahannya, peta pikiran dari penganut rasis, perilaku memilih, memahami elemen-elemen kepribadian secara mendalam dari pemimpin politik Salah satu tujuan dari psikologi politik adalah menstabilkan hukum umum dari perilaku yang dapat menjelaskan dan memprediksi perstiwa dalam berbagai situasi. Karena itu psikologi politik membahas tentang apa yang dilakukan oleh rakyat berdasarkan adaptasi dari konsep psikologi yang tentunya relevan dengan politik, yang kemudian diaplikasikan untuk menganalisis persoalan atau isu-isu seputar perpolitikan. Misalnya seorang psikolog dapat memberikan arahan kepada ahli politik atau politikus tentang kampanye negatif.

6.      metode observasi
Hal ini diartikan secara luas, karena pengertian pengamatan tidak sekedar pengamatan langsung, tetapi juga bisa tidak langsung terhadap fenomena politik. Pengamatan disini diartikan dengan sistematis, teratur, terencana, berdasarkan pedoman-pedoman tertentu, serta tidak cukup dilakukan sekali atau dua kali saja, melainkan dilakukan secara kontinu atau berulang-ulang kemudian ditarik kesimpulan (Haricahyono, 19991: 31).

7.      Metode Analisis
Metode Analisis adalah suatu metode dengan serangkaian tindakan dan pemikiran yang disengaja untuk menelaah sesutu hal yang secara mendalam ataupun terinci terutama dalam mengkaji bagian-bagian dari suatu totalitas. Maksudnya untuk mengetahui cirri masing-masing bagian, hubungan satu sama lain, serta peranannya dalam totalitas yang dimaksud.

8.      Metode Deskripsi
Merupakan metode yang secara mendalam memberikan gambaran politik terhadap kondisi realitasnya. Dengan demikian metode ini dapat disimpulkan sebagai upaya memberikan gambaran-gambaran realitas secara akurat. Maksudnya dalam penggunaan metode ini mencoba memberikan gambaran-gambaranya itu dan pencatatan-pencatatan terhadap berbagai masalah yang sedang dikaji.
Ciri-ciri metode deskripsi adalah :
a.       Memusatkan perhatian pada masalah-maslah yang ada pada saat penelitian dilakukan, atau masalah-masalah yang bersifat aktual.
b.      Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interprestasi yang rasional.

9.      Metode Klasifikasi,
Secara umum metode ini menggambarkan adanya pengelompokan-pengelompokan ataupun penggolongan obyek-obyek kajian secara teratur untuk memudahkan pencarian adanya hubungan timbal-balik. Oleh karena itu usaha mengadakan pengelompokkan ini biasanya didasarkan pada persamaan dan perbedaan. Untuk selanjutnya dalam metode ini menggunakan tabulasi terhadap serangkaian baik terhadap jenis/bentuk maupun kualitasnya. Untuk memudahkan pengelompokannya tersebut, biasanya terdapat aturan-aturan pokok yang menurut Ciarke (Isaak,1975: 42) mencakup:
a.       Penggolongan harus masuk akal
b.      Harus ada pengelompokan yang cukup untuk semua data
c.       Harus tidak ada pengelompokan yang overlapping
d.      Harus hanya ada satu basis penggolongan

10.  Metode Pengukuran
Merupakan metode untuk mengidentifikasi besarkecilnya obyek atau fenomen yang diteliti baik itu yang menggunakan alat khusus maupun tidak Metode ini dapat digunakan terhadap isi surat kabar, siaran radio, ataupun menghitung secara cermat perkataan-perkataan tertentu yang sering diucapkan oleh pemimpin-pemimpin politik yang diteliti. Melalui penghitungan yang cermat tersebut dapat diketahui kecenderungan politik dalam masyarakat, pergeseran ideologi, strategi propaganda yang dilakukan oleh suatu kelompok ekstrim.

11.  Metode Perbandingan
Merupakan metode yang dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari dua peristiwa politik, negara, kelompok, atau lebih. Dengan demikian dapat dianalisis dan diperdalam aspekaspek yang dikajinya. Dalam ilmu politik metode ini makin banyak digunakan khususnya untuk membandingkan di antara berbagai macam pemerintahan dan negara. Perkembangan terakhir tentang metode tersebut, tidak sekedar menyangkut pranata pemerintah formal, tetapi menyangkut seluruh proses dan sistem politik yang ada. Oleh karena itu dewasa ini muncul istilah “Comparative Politics” yang menunjukkan adanya membandingkan serangkaian proses dan sistem politik antar negara (Haricahyono, 1991: 34).

Dari apa yang telah dijabarkan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, semakin tepat kita menggunakan metode dan teknik dalam ilmu politik akan semakin baik dalam menghampiri kenyataan politik. Hal ini sesuai dengan pendapat Iswara (1974: 57) yang mengemukakan bahwa: Metode dan teknik menjernihkan substansi, memisahkan khayalan dari kenyataan. Semakin tepat dan intensif metode dan teknik itu dipergunakan, semakin dekat ilmu itu akan kebenaran, semakin diperkecil peranan khayalan dan harapan yang tidak berlandaskan kenyataan. Jadi baik metode maupun teknik, tidak dapat dipisahkan, karena jika kita menggunakan sebuah metode tertentu dalam mencari sebuah kebenaran ilmu, maka perlu ada teknik yang dipakai untuk memperolehnya. Sebagai contoh dalam sebuah penelitian, ketika seorang peneliti menggunakan metode wawancara dalam informasinya, maka dibutuhkan teknik tertentu, apakah dengan cara mempersiapkan beberapa pertanyaan, atau merekam, dan sebagainya.
Dalam ilmu politik, berbagai macam pendekatan dilakukan sebagai teknik dalam  memperoleh informasinya, dan metode diperlukan dalam menelaah kebenaran atas informasi tersebut, berdasarkan landasan-landasan teori keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

Samsuddin,H. (1996) Metodologi Sejarah, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjend. Pendidikan Tinggi, Proyek Pendidikan Tenaga Akademik.

Wiki. (2008). Politik [online search]. Tersedia : http://id.wikipedia.org/wiki/Politik
(25 November 2011)

Hidayatlubis. (2008). Sifat dan Ruang Lingkup Ilmu Politik [online web]. Tersedia : http://www.geocities.com/hidayatlubis/politik.htm      (2011-11-25)

Socialsciens (2011) : metode politik [online search]. Tersedia :   http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science

wordpress. (2011) : Pengantar Psikologi Politik [online search]. Tersedia : http://massofa.wordpress.com/2011/03/03/pengantar-psikologi-politik/ (2011-11-25)


Nurhidayah (2010) : Hakikat Sosiologi Politik [online blog] . Tersedia : http://blog.uny.ac.id/nurhidayah/author/nurhidayah/ (2011-11-25)



Posted by Frintis Karianto at 11:03 Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest





0 Response to "METODOLOGI ILMU POLITIK | pembelajaran politik"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel