Dampak Penyelenggaraan Pemeintahan yang Tidak Transparan |PPKN BAB 3

Dampak Penyelenggaraan Pemeintahan yang Tidak Transparan
Pengertian pemerintah dan pemerintahan
1.pengertian Pemerintah dan Pemerintahan
Pengertian Pemerintah 
     Pemerintah : adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang di kawasan tertentu yang merupakan Kawasan yang berada di bawah kekuasaan mereka
     Pemerintah merupakan kemudi dalam bahasa latin asalnya Gubernaculum.  Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk( penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah berbeda dengan pemerintahan. Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jika dilihat dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan arti pemerintahan dalam arti luas adalah semua mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
    Jika pemerintah adalah lebih ke arah organ, pemerintahan menunjukkan ke arah bidang dan fungsi. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga tempat mereka menjalankan aktivitas.
      Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah dalam arti luas adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.
      Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segi struktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara(Haryanto dkk, 1997:2-3).
      C.F Strong mendefinisikan pemerintahan dalam arti luas sebagai segala aktivitas badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.
      Pemerintahan sebuah negara tentu saja memiliki bentuk dan sistem yang berbeda satu dengan negara lainnya.
   Pemerintah dalam arti luas didefinisikan sebagai suatubentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif
    Pemerintah dalam arti sempit pengertian pemerintah adalah suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola,mengatur,serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.
     Jika pemerintah adalah lebih kearah organ, pemerintahan menunjukkan kearah bidang dan fungsi. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga tempat mereka menjalankan aktivitas.
       Pemerintahan: adalah proses atau cara pemerintah memegang wewenang ekonomi, politik, administrasi guna mengelola urusan-urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat
       Pemerintahan dalam arti luas adalah semua mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
    Pemerintahan dalam arti sempit adalahsemua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapaitujuan negara. Pemerintah dalam artiluas adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk danwilayah negaraitu demi tercapainya tujuan negara. Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segistruktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara (Haryantodkk, 1997:2-3).

Definisi pemerintahan menurut beberapa ahli:
A. Aim abdulkarim
Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara.
B. MintoRahayu
Pemerintahan merupakan suatu seni adalah hal yang wajar, yaitu kemampuan menggerakkan organisasi-organisasi, administrator, dan kekuasaan kepemimpinan, serta kemampuan menciptakan, atau kemampuan mendalangi bawahan serta mengatur lakon pemerintah sebagai penguasa.
C. J. Kristiadi
Pemerintahan merupakan kegiatan memerintah yang dilakukan oleh pemerintah yang melakukan kekuasaan memerintah atas nama Negara terhadap orang yang diperintah (masyarakat).
D. Hanif nurcholis
Pemerintahan adalah semua urusan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
E. Muhadam labolo
Pemerintahan merupakan kebutuhan yang diadakan untuk kemudian dihindari pada titik tertentu.

F. P.N.H. Simanjuntak
Pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkanakan menjamin bahwa kekuasaan yang di perlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.

2.komponen pemerintah dan pemerintahan.
Komponen Pemerintah Dan Pemerintahan
Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan hukum yg terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yg bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencakup tujuan dan fungsi pemerintahan.
Kekuasaan dlm suatu negara menurut montesqueieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu kekuasaan eksekutif yg berarti kekuasaan menjalankan UU atau kekuasaan menjalankan pemerintahan . kekuasaan yudikatif berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas UU. Dengan demikian komponen-komponen pemerintah dan pemerintahan tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
A. LEMBAGA EKSEKUTIF
Eksekutif adalah cabang pemerintahan bertanggung jawab mengiplementasikan, atau menjalankan hukum. Lembaga eksekutif terdiri atas presiden, yg dlm menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden dan kabinet .
Ada beberapa tipe dari lembaga eksekutif di dunia ini yaitu sbg berikut
1. Hereditary monarch memperoleh kedudukan sebagai kepala negara berdasarkan keturunan. Contoh, Ratu Inggris, Kaisar Jepang, Raja Belgia, Raja Saudia Arabia, negara – negara skandinavia.
2. Elected monarch kepala negara, biasanya presiden, yang dipilih oleh badan legislatif atau sebuah lembaga pemilihan (electoral college) khusus, tapi tidak mempunyai kekuasaan dalam pembuatan kebijakan. Contoh, Presiden Austria, Jerman, India, Italia, Indonesia (masa demokrasi parlementer).
3. Directly elected heads of goverment menjalankan fungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Contoh, Presiden AS, Prancis, Finlandia, Indonesia, banyak negara Amerika Latin.
4. Swiss collegial executive ada tujuh anggota Federal Council yang dipilih disetiap empat tahun sekali oleh parlemen nasional (dua majelis). Dipimpin oleh satu orang presiden konfederasi yang dirotasi/digilir setiap tahun yang berfungsi sebagai pemimpin seremonial. Fungsi policy making tetap dijalankan oleh Federal Council secara keseluruhan. Sistem ini cenderung lebih dekat kepada sistem presidensial, (contoh) dimana tidak ada mosi yang dapat menjatuhkan mereka.
Adapun wewenang secara umum dari lembaga eksekutif adalah sebagai berikut.
1. Diplomatik mengadakan hubungan dengan negara lain, mengangkat duta besar, ikut serta dalam organisasi kerja sama regional atau internasional.
2. Administratif menjalankan UU serta peraturan – peraturan dari menyelenggarakan administrasi.
3. Militer mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan pertahanan negara, menyatakan perang.
4. Yudikatif hak prerogratif untuk memberikan grasi, amnesti, abĥolisi, dan rehabilitasi.
5. Legislatif mengajukan RUU.

B. LEMBAGA LEGISLATIF
Legislatif dikenal dengan beberapa nama yaitu, parlemen dan kongres. Dalam sistem parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Dalam sistem presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan budget dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga kadangkala menulis perjanjian dan memutuskan perang.
Fungsi dan oeran legislatif adalah
1) Melakukan pembahasan, diskusi, dan pemilihan kebijakan-kebijakan.
2) Sarana untuk membuat sikap populer dan nilai yang berdampak kepada pemerintah dan politik secara umum atau dikenal dengan sosialisasi politik.

C. LEMBAGA YUDIKATIF
Lemabag Yudikatif atau sering disebut lembaga kehakiman terdiri atas hakim dan jaksa yang biasanya dilantik oleh kepala negara masing-masing. Mereka juga biasa menjalankan tugas dimahkamah dan bekerja sama dengan pihak berkuasa terutamanya polisi dalam menegakkan undang-undang.
Fungsi lembaga yudikatif adalah
1) Penegakan hukum.
2) Penyelesaian perselisihan.
3) Judicial review, yaitu hak menguji apakah peraturan hukum yang lebih rendah UU sesuai atau tidak dengan UU yang bersangkutan.
a. Hak menguji formil, mekanisme atau proses penyusunan suatu peraturan.
b. Hak menguji material, untuk melihat apakah bertentangan atau tidak dengan undang-undang diatasnya.
Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang mandiri atau independen. Kemandirian Yudikatif dimaksudkan bahwa posisi lembaga ini bebas dari intenvensi lembaga lain, baik eksekutif maupun legislatif. Hal itu bertujuan agar tercipta keadilan dan berfungsinya penegakan hukum bagi setiap warga negara.

3. lembaga pemerintah pusat dan peranannya

Lembaga Pemerintah Pusat Dan Peranannya
Penyelenggaraan pemerintah Negara republic Indonesia dilakukan oleh penyelenggara Negara atau pemerintah. Berdasarkan UUD 1945, yang menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia adalah pemerintah Negara. Hal itu disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 Alinea 4 yang berbunyi “ kemudian dari pada itu untuk membentuk pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia “ pemerintah Negara dalam UUD 1945 disebut dengan penyelenggara pemerintah Negara.
Dengan kata lain bahwa pemerintah Negara sama dengan penyelenggara Negara. Penyelenggara negar menurut UUD 1945 meliputi penyelenggara negar dalam berbagai bidang pemerintahan. Jadi, penyelenggara Negara dalam arti luas meliputu bidang esekutif,legislatife dan yudikatif. Sebaliknya, penyelenggara Negara dalam arti sempit adalah pemerintah (eksekutif)
      Penyelenggara Negara menurut UUD RI no.28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersidang bebas korupsi, kolusi, nepotisme adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
     Bila kita mengacu pada UUD 1945 maka pemerintahan Negara RI mempunyai organ-organ atau badan-badan Negara yang terdiri dari MPR,DPR,DPD,BPK,PRESIDEN,MA,MK, dan KY. Semua lembaga Negara tersebut (MPR,PRESIDEN,DPD, DPR,BPK,MK,KY dan MA) disebut pemerintahan dalam arti luas dan sekaligus disebut pemerintah, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit menurut UUD 1945 terdiri dari presiden,wakil presiden, dan menteri-menteri Negara.
      Bahkan dapat dimasukan DPR sebagai pemerintahan dalam arti sempit atau pemerintahan pusat. Mengapa DPR dapat dimasukkan dalam kelompok pemerintahan pusat karena DPR merupakan mitra kerja presiden dalam membuat UU, yang membuat APBN dan termasuk susunan dan keanggotaan lembaga Negara lain.  Tetapi kalau kita mengacu pada UU No.32 tahun 2004, yang dikatakan pemerintah pusat atau disebut juga pemerintah adalah perangkat negar kesatuan Negara RI yang terdiri presiden beserta pembantu pembantunya. Yang menjadi pembantu presiden menurut UUD 1945 adalah wakil presiden dan menteri-menteri Negara. Dalam hal ini yang diakatakan pemerintah pusat atau pemerintah itu hanya lembaga eksekutif saja, dimana terdiri dari tiga unsure, yaitu presiden,wakil presiden, dan menteri-menteri Negara.
 
PERANAN MPR

Peran MPR berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945 adalah:
• Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
• Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;
• Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar;
• Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya;
• Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Peran DPR:
• Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
• Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
• Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan;
• Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
• Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah;
• Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
• Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
• Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
• Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
• Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden;
• Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk ditetapkan;
• Memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi;
• Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-undang;
• Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
• Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Tugas dan fungsi DPD:
      Adalah mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut.
    Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN. Anggota DPD juga memiliki hak menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.

 Presiden
      Sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Mengangkat duta dan konsul. Duta adalah perwakilan negara Indonesia di negara sahabat. Duta bertugas di kedutaan besar yang ditempatkan di ibu kota negara sahabat itu. Sedangkan konsul adalah lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota tertentu di bawah kedutaan besar kita.
3. Menerima duta dari negara lain
4. Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia.

Mahkamah Agung (MA)
Wewenang Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut:
1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
2. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi;
3. Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi.
 Mahkamah Konstitusi (MK)
Keberadaan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yangputusannya bersifat final untuk:
    Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan suatu pelanggaran .....
Komisi Yudisial (KY)
Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang berikut ini:
1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
      Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial lima
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
Kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksan Keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi, tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara.
Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 F maka anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. BPK
berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi

0 Response to "Dampak Penyelenggaraan Pemeintahan yang Tidak Transparan |PPKN BAB 3"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel