Program Tax Amnesty Dan Penerimaan Negara |ekonomiakuntansiid

Program Tax Amnesty Dan Penerimaan Negara

Latar Belakang
Tidak ada satupun yang mengingkari bahwa salasatu sumber penerimaan negara yang takkalah pentingnya terhadap kelangsungan pembangunan negara adalah penerimaan negara dari pajak.Bahkan ada juga mengklaim bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar bagi kelangsungan kehidupan Negara, terutama di Indonesia. Di Indonesia terlihat dengan nyata terhadap adanya pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana umum yang ada karena pajak yang disalurkan negara pada sektor-sektor tersebut. Kendatipun masih ada Wajib Pajak yang tidak sadar terhadap kegunaan pajak bagi kelangsungan sektor tersebut, sering kali terjadi kesulitan dalam pembayaran pajak. Banyak para Wajib Pajak yang enggan membayar kewajiban pembayaran pajak yang dikenakan pada harta kekayaannya (tunggakan pajak). Kepatuhan Wajib Pajak dalam menunaikan kewajibannya terhadap pembayaran pajak di Indonesia masih belum maksimal / rendah.
Masih sangat disayangkan dalam rangka Peningkatan kegiatan ekonomi yang bersamaan dengan penyelewengan pajak ini sangat merugikan negara, akibatnya akan berdampak pada tertundanya pemenuhan kebutuhan untuk membiayai program pendidikan, kesehatan, apatah lagi program pengentasan kemiskinan yang sedang dilaksanakan, karena hilangnya uang pajak. 
Sangat disayangkan Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perekonomian yang rendah. Akan tetapi faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat perekonomian di Indonesia tidak sedikit alias banyak sekali , diantaranya kasus-kasus yang menyangkut dunia perpajakan yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia, misalnya maraknya tindak pidana korupsi, tingkat kemiskinan yang tinggi, tingginya harga pangan, krisis kepemimpinan, krisis pangan, dan pengampunan pajak (Tax Amnesty). Berbagai upaya telah dilakukan baik dari pihak pemerintah maupun lembaga-lembaga yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan tersebut. salah satu nya yang akan di bahas dalam artikel ini mengenai tax amnesty   penerimaan negara .
Penerapan tax amnesty di Indonesia jika dilihat dari pengalaman negara yang sudah mnerapkan tax amnesty ini, Indonesia masih memiliki peluang untuk meningkatkan dana-dana yang masuk ke negara Indonesia yang cukup banyak di simpan di luar negeri. Kebijkan ini memiliki potensi yang cukup berpengaruh positif bagi pasar Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, jika pengelolaan tax amnesty di negara Indonesia dapat berjalan dengan baik maka akan sangat menguntugkan bagi negara khususnya pada penerimaan pendapatan negara serta memutuskan kebijkan fiskal yang terbaik untuk warga negaranya.
Pengertian Pajak dan Tax Amnesty
Pengertian Pajak
Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam hal pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Beberapa ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh P.J.A. Andriani dalam (Brotodihardjo R. Santoso, 1998). Menyebutkan bahwa : Pengertian “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”
Pengertian pajak menurut Edwin R.A Slegman dalam buku Essay in Taxation menyatakan bahwa
“Tax is compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred”.
Pajak mempunyai 2 fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan (budgetair) dan fungsi mengatur (reguler). Fungsi budgetair dimaksudkanbahwa pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan fungsi reguler dimaksudkan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi.
Oleh karena itu, untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi tersebut melalui program khusus yakni pengampunan pajak (tax amnesty).

Pengertian Tax amnesty

Pengertian Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh. Sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa yang akan datang.
Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, dan meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena makin efektifnya pengawasan karena semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak.
Amnesty berasal dari bahasa Yunani “amnestia” yang berarti lupa akan suatu hal atau kejadian yang telah lalu. Bila dikaitkan dengan kebijakan Tax amnesty, maka pemerintah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan perbaikan atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang di masa lalu dengan membayar seluruh kekurangan pokok pajak tetapi dibebaskan dari pengenaan sanksi bunga, denda ataupun sanksi pidana fiskal (tax crime).
 Tax Amnesty
Oleh karena itu pengertian Tax amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Ini biasanya berakhir ketika otoritas yang dimulai penyelidikan pajak pajak masa lalu. Dalam beberapa kasus, undang-undang amnesti yang memperpanjang juga membebankan hukuman yang lebih berat pada mereka yang memenuhi syarat untuk amnesti tetapi tidak mengambilnya.
Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pendapatan Negara dan Kebijakan Fiskal Indonesia
Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. (Mulyo Agung, 2007). Taraf hidup masyarakat akan meningkat diperlukan anggaran yang selalu meningkat pula. Hal ini dapat dilihat dari besarnya anggaran pemerintah Indonesia untuk tahun 2011. Belanja Negara dalam APBN 2011 sebesar Rp 1.229,6 Triliun meningkat dari tahun 2010 yang hanya sebesar Rp 1.126 Triliun. Sedangkan tahun 2012 Belanja Negara dalam APBN dianggarkan sebesar Rp 1.435,4 triliun. Sekarang ini pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hampir 70 persen penerimaan berasal dari sektor pajak. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak 2011 sebesar 708,9 triliun rupiah atau 64,15 persen dari seluruh penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (ABPN) 2011. Sedangkan untuk tahun 2012 penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp Rp1.032,6 triliun. Pendapatan negara dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, namun demikian peluang untuk terus ditingkatkan di masa yang akan datang terbuka lebar karena potensinya belum digali secara optimal. Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu snediri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama in belum tergarap. Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya. Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak seperti sunset policy. Demikian juga, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya tax amnesty atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak.
Indonesia pernah menerapkan amnesti pajak pada 1984. Namun pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Disamping itu peranan sektor pajak dalam sistem APBN masih berfungsi sebagai pelengkap saja sehingga pemerintah tidak mengupayakan lebih serius. Pada saat itu penerimaan negara banyak didominasi dari sektor ekspor minyak dan gas bumi. Berbeda dengan sekarang, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan dominan dalam struktur APBN Pemerintah Indonesia. Saat ini, sebagai bentuk reformasi perpajakan salah satu agendanya adalah menerapkan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Bila kita melihat saat diterapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) diundangkan, banyak yang memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut terutama dalam pasal 37A dimana kebijakan ini merupakan versi mini dari program pengampunan pajak yang banyak diminta kalangan usaha. Meskipun belum mampu memuaskan semua pihak tetapi kebijakan yang lebih dikenal dengan nama Sunset Policy ini telah menimbulkan kelegaan bagi banyak pihak 3 Dalam pelaksanaannya, implementasi perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan. Pertama, kepatuhan wajib pajak masih rendah. Kedua, kekuasaan Direktorat Jenderal Pajak masih terlalu besar karena mencakup fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam melayani hak wajib pajak yang berefek turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketiga, masih rendahnya kepercayaan kepada aparat pajak dan berbelitnya aturan perpajakan.
Kebijakan Tax Amnesty sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1984. Demikian juga kebijakan lain yang serupa berupa Sunset Policy telah dilakukan pada tahun 2008. Sejak Program Sunset Policy diimplementasikan sepanjang tahun 2008 telah berhasil menambah jumlah NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP, bertambahnya SPT tahunan sebanyak 804.814 SPT dan bertambahnya penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun. Jumlah NPWP orang pribadi 15,07 juta, NPWP bendaharawan 447.000, dan NPWP badan hukum 1,63 juta. Jadi totalnya 17,16 juta (data DJP, 2010 kuartal 1).
Kebijakan Pengampunan Pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah memiliki dampak Positif dan Negatif terhadap Perekonomian Nasional
Dampak positif dari tax amnesty ini adalah :
Meningkatkan sumber Penerimaan Negara dalam jangka waktu panjang.
Kebijakan tax amnesty kini semakin jelas dan dekat.
Badan Legislasi DPR RI menyatakan setuju dengan substansi RUU Tax Amnesty yang di susun pemerintah, setelah bertemu secara informal dengan wakil pemerintah (Harian KONTAN,22/1).
Suara penolakan terhadap kebijakan kontroversi ini hanya sayup-sayup terdengar.
Pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional.
Merupakan bentuk upaya atau inovasi lain dalam system perpajakan yang berguna meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban baik jenis pajak baru maupun persentase pajak yang sudah ada kepada masyarakat, dunia usaha dan para pekerja.
Sedangkan dampak negatif dari tax amnesty adalah :
Minimnya keterbukaan/transparansi serta sosialisasi kebijakan ini.
Bila diterapkan pengampunan pajak adalah tidak serta merta menjamin peningkatan kinerja setoran pajak ke kas negara. Hal ini bisa sebaliknya berpotensi terjadinya penyelewengan, manipulasi dan tindakan moral hazard lainnya. Para pengusaha yang memperoleh pemutihan pajak akan melakukan penggelapan kewajiban pajaknya. Kecuali bila diberlakukan pengampunan pajak bersyarat.
Wajib pajak harus transparan terhadap aset-aset dan penghasilan mereka. Hal ini guna menghindari kekeliruan yang sama tahun 1984 tidak terulang kembali yaitu minimnya akses informasi terhadap masyarakat dan minimnya keterbukaan/transparansi serta sosialisasi kebijakan ini.
Analisis SWOT Implementasi Tax Amnesty
Strength (Kekuatan)
Sumber daya yang dimiliki pada instansi aparatur pajak saat ini sudah memadai yang dapat mendukung diberlakukannya penerapan tax mnesty. Demikian juga infrastruktur pendukung lainnya. Tercatat pegawai Ditjen Pajak saat ini adalah sebesar 32.000 orang, sehingga bila wajib pajak saat ini berjumlah 20 juta orang berarti rationya adalah 1 : 625. Walaupun ke depan sangat perlu untuk ditambah lagi mengingat wajib pajak setiap tahunnya mempunyai tren meningkat..
Bila kebijakan perpajakan seperti tax amnesty diterapkan maka akan menciptakan kerelaan masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak dan menunaikan kewajiban perpajakannya seperti yang dilakukan pemerintah sebelumnya dengan sunset policy maupun pemebebasan pajak fiskal bagi warga negara Indonesia yang hendak bepergian ke luar negeri dengan syarat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
Weakness (kelemahan)
Tidak mempunyai payung hukum yang dapat menjadi landasan hukum implementasi tax amnesty yang dapat memberikan aturan jelas. Hal ini akan menambah keraguan bagi wajib pajak dan calon wajib pajak. Namun apabila implementasi tax amnesty akan diterapkan maka berarti harus di buat terlebih dahulu peraturan perpajakan (undang-undang) yang mengatur tentang hal itu. Hal in tentu saja akan memakan waktu yang lebih lama karena tentu saja harus mendapat persetujuan dari DPR (Dewan Pertimbangan Rakyat).
Pernah dilaksanakan implementasinya. Pertama, pengampunan pajak sudah dilaksanakan pada tahun 1964 melalui Penetapan Presiden RI No. 5 tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak yang kemudian secara berturut-turut diikuti Keppres No. 26 tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 345/KMK.04/1984 tentang Pelaksanaan Pengampunan Pajak jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 966/KMK.04/1983 tentang Faktor Penyessuaian Untuk Penghitungan Pajak Penghasilan. Namun efektifitas pelaksanaan tax amnesty tersebut masih rendah, efektifitas ini terukur dari rendahnya partisipasi peserta tax amnesty tersebut.
Reformasi dan penataan sistem perpajakan sedang dilakukan baik perbaikan potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi, pengembangan teknologi informasi, perbaikan sumber daya manusia serta pengawasan. Oleh karena itu bila tax amnesty dilakukan maka hasilnya tidak optimal. Idealnya tax amnesty dilakukan hanya sekali.
Opportunity (peluang)
Program ini diharapkan dapat meningkatkan dana-dana masuk ke Indonesia yang cukup banyak di simpan di luar negeri. Di samping itu, dana-dana yang selama ini diparkir di luar negeri dapat kembali masuk ke tanah air bila pemerintah secepatnya menerapkan pengampunan pajak. Potensi dana yang mengalir diperkirakan berkisar US$ 20-40 miliar atau setara Rp 360 triliun. (data Kadin, 2009) Dana tersebut disimpan di sejumlah bank di Singapura dan Australia.
Sejumlah negara telah sukses memberlakukan tax amnesty, salah satu diantaranya adalah Afrika Selatan, Korea Selatan dan India. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih tinggi merupakan salah satu peluang untuk mewujudkan tujuan akhir guna mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak. Kondisi ekonomi Indonesia selama ini yang selalu membaik memberikan kesempatan untuk dapat diterapkannnya kebijakan tax amnesty.
Tax amnesty dapat berpengaruh positif bagi pasar uang pada Bursa Efek Indonesia. Bila kebijakan ini diterapkan maka mempunyai potensi terjadi penambahan emiten baru karena perusahaan-perusahaan tidak perlu khawatir atas permasalahan pajak yang telah lewat. Karena masalah perpajakan merupakan salah satu faktor yang dianggap memberatkan bagi calon emiten untuk mengubah status perushaaannya menjadi perusahaan terbuka.
Bila program tax amnesty berhasil diimplementasikan maka pemerintah mempunyai beberapa keuntungan antara lain pemerintah dapat mengkonsentrasikan atau memfokuskan pada upaya pemberantasan korupsi. Demikian juga dengan diimplementasikan tax amnesty maka asset recoverynya lebih mudah karena tidak perlu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses hukum lainnya untuk mengambil asset koruptor. Asset recovery adalah perbandingan antara jumlah kerugian negara yang didakwakan dengan penyitaan asset atau pengembalian asset korupsi. Selama ini persentase asset recovery masih relatif kecil. Persentase asset recovery dapat dijadikan acuan penentuan tarif tax amnesty.
Treat (tantangan)
Salah satu tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak adalah antara lain terus dikembangkan hubungan kerja sama internasional baik dengan institusi negara-negara lain maupun lembaga keuangan internasional untuk dapat saling tukar menukar data dan informasi perpajakan. Beberapa peristiwa penyimpangan di Ditjen Pajak seperti ”Kasus Gayus” berakibat pada penggiringan opini wajib pajak untuk memboikot pembayaran pajak dengan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). Banyaknya permasalahan yang timbul terkait pengampunan pajak sehingga aturannyapun menjadi semakin kompleks oleh karenanya diperlukan aturan yang jelas yang tidak menimbulkan persepsi yang berbeda serta berbagai kepentingan.
Solusi Ekonomi Makro Islam
Dalam Islam pajak dikenal dengan istilah dharibah istilah ini merupakan istilah baru dalam khazanah fikih Islam, Prof. Dr. Rawwas Qal’ah jie, dalam Mu’jam Lughat al-Fuqaha menyatakan bahwa dharibah adalah kewajiban non syar’I yang sudah ditentukan, yang di tetapkan oleh negara terhadap harta atau orang. Meski Islam mengenal pajak akan paraktik pelaksanaannya dan penmanfaatannya berbeda dengan pemungutan pajak dalam system kapitalis. Selain tidak mnjadi tumpuan pendapatan negara, pajak juga dipungut dalam kondisi tertentu seperti pembayaran gaji pegawai, pemberian santunan kepada fakir miskin, pembiyaan atas jihad, penanggulangan bencana, dan pembuatan insfrastruktur yang dapat menimbulkan dharar jika tidak di bangun. Hal ini dilakukan jika Baitul Maal kosong atau kurang. Karenanya sifat pajak bersifat sementara dan bukan pendapatan utama. Selain itu pajak juga diambil dari orang Islam yang mampu, dengan syarat diambil tidak lebih dari yang dibutuhkan.
Karena pada hakekatnya sumber-sumber penerimaan APBN Khalifah, yang lebih dikenal dengan kas baitul maal, sama sekali tidak mengandalkan dari sector pajak. Negara berusaha sedapat mungkin tidak mengandalkan dari sector pajak. Adapun 3 sumber utama penerimaan negara untuk kas baitul maal adalah :
Pos fa’I dan kharaj : meliputi ghanimah, kharaj, tanah-tanah, jizyah, fai.
Pos kempemilikan umum : minyak bumi, gas, listrik, barang tambang, laut
Pos zakat : meliputi zakat uang, komoditas perdagangan, pertanian unta, sapi, dan domba.
Demikianlah Islam memberikan solusi atas permasalahan negara mengatasi masalah pendapatan dan penerimaannya. Seluruhnya didasarkan pada dalil-dalil syariah yang bersumber dari Allah SWT, Zat Yang Maha Adil dan Bijaksana. Ketika UU termasuk APBN disusun berdasarkan hawa nafsu manusia. Akibatnya sudah bisa dipastikan akan terjadi kedzaliman pemerintah terhadap rakyatnya.


Jenis tax amnesty, yaitu:

    Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajaknya, termasuk bunga dan denda yang dikenakan, hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar.
    Amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya.
    Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni saksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya.
    Bentuk amnesti yang paling longgar karena mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya. Tujuannya adalah menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar, agar ke depan dan seterusnya mulai membayar pajak.

Pengaruh Tax Amnesty

Pengampunan pajak (tax amnesty) seringkali dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak (tax revenue) secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Program tax amnesty ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Kebijakan ini dapat memperoleh manfaat perolehandana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri.

Pengaruh tax amnesty terhadap penerimaan negara (pajak) adalah sebagai berikut :

Dampak positif, bila kebijakan pengampunan pajak ini diterapkan tidak hanya menghapus hak tagih atas Wajib Pajak (WP) tetapi yang lebih penting lagi dalam jangka panjang dapat memperbaiki kepatuhan Wajib Pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang. Kebijakan ini dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah Wajib Pajak.Jadi dalam hal ini, tax amnesty dapat memacu/meningkatkan sumber penerimaan negara.
Sumber pendapatan negara bisa berasal dari beberapa sumber, yaitu pajak dan denda, kekayaan alam, bea dan cukai, kontribusi, royalti, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari badan usaha milik negara dan sumber-sumber lainnya. Salah satu usaha dalam mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan umum (bersama).
Namun ada dampak negatif (implikasi) dari tax amnesty tersebut yaitu dampak negatif timbul akibat kelonggaran pajak yang dinikmati para pengemplang pajak, rasa keadilan dalam pemungutan pajak jujur dan rutin yang tidak dihargai, sehingga Wajib Pajak patuh menjadi tidak patuh karena pembayar pajak yang jujur tidak mendapat penghargaan atas kejujurannya. Sehingga dalam hal ini, untuk mengurangi dampak negatif maka rencana pengampunan pajak hanya diberikan terhadap:
Sanksi bunga, denda atau kenaikan pajaknya saja. Bahwa pokok pajaknya tidak termasuk yang diampunkan. Dan rencana ini diumumkan secara terbuka melalui situs internet atau iklan layanan masyarakat lainnya kepada seluruh lapisan masyarakat, untuk memberi kesempatan berpartisipasi dan memberikan masukan atau pendapat sebelum draft RUU Pengampunan Pajak disampaikan kepada wakil rakyat.
Melalui penerapan “differential tax amnesty”, yang membedakan perlakuan pengampunan pajak, di mana terhadap Wajib Pajak yang sudah patuh menyampaikan SPT dapat memperbaiki pembayaran pajaknya, tanpa dikenakan sanksi bunga, denda atau kenaikan. Dengan demikian terdapat kesetaraan pelakuan pengampunan pajak terhadap penyelundup pajak dan pembayar pajak yang patuh, karena meskipun keduanya sama-sama dibebaskan dari sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan (termasuk sanksi pidana fiskalnya), namun keduanya tetap diwajibkan membayar pokok pajaknya.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja suatu Negara (APBN). Tujuan kebijakan fiskal adalah tercapainya kesejahteraan. Terutama ditujukan untuk mencapai alokasi sumber daya secara efisien, stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan distribusi pendapatan serta kepemilikan. Dalam konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan (dalam konsep makro disebt dengan government expenditure). Dalam Islam, kebijakan merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan.
Pengaruh tax amnesty terhadap kebijakan fiskal di Indonesia adalah menekankan target yang harus dipenuhi bukanlah semata-mata tax amnesty (sistem pajak), melainkan dalam hal pemenuhan APBN (pemenuhan anggaran pembelanjaan negara). Karena APBN ini digunakan negara untuk menggerakkan ekonomi negara. Dalam mendukung hal tersebut, ada penghematan anggaran yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan gedung, pembelian kendaraan, sampai ke dinas luar. Anggaran prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur akan tetap berjalan sesuai rencana.
Sehingga kebijakan fiskal menjadi ketat, dan akan berdampak besar ke dalam perencanaan penganggaran seluruh kementerian dan lembaga. Termasuk ke prioritas program pembangunan pemerintah yang telah disusun sebelumnya, seperti infrastruktur, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan menipiskan kesenjangan ekonomi dampaknya besar sekali ke perbaikan ekonomi nasional. Program yang dijalankan adalah benar-benar yang paling penting dan dampaknya terasa, terutama ke jangka pendek.
Dalam perekonomian Indonesia, tax amnesty memberikan dampak positif yakni dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 2016. Target 5,2% yang dipatok oleh pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perubahan 2016 tak sulit dicapai. Sedangkan pada 2017 pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi lagi. Dan dampaknya bagi rupiah, Bank Indonesia menilai jika tax amnestyakan mendorong dana masuk ke Indonesia lebih banyak, maka akan meningkatkan cadangan devisa negara serta memperkuat nilai tukar rupiah.
Berikut ini beberapa keberhasilan Program Tax Amnesty
Jakarta - Program Tax Amnesty akan berakhir di 31 Maret 2017. Hingga 2 Maret 2017 penerimaan amnesti pajak telah mencapai Rp 112 triliun yang terdiri dari uang tebusan Rp Rp 104,87 triliun, pembayaran tunggakan Rp 6,75 triliun dan pembayaran bukti permulaan Rp 79 miliar.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, mengatakan, realisasi dan peserta tax amnesty terus mengalami tren peningkatan.
Menurut Hestu, peningkatan program tax amnesty terlihat dari jumlah peserta yang sudah mencapai 691.022, yang terdiri dari WP Non UMKM 100.972, OP Non UMKM 343.129, Badan UMKM 56.160, dan OP UMKM 182.561.
"kalau sampai saat ini pesertanya sudah mencapai 691.022, cenderung meningkat, masyarakat kita mulai akhir Februari baik dari sisi jumlah maupun uang tebusan mengalami peningkatan setiap harinya," kata Hestu di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/3/2017).
Sedangkan untuk pengungkapan harta, kata Hestu sampai 2 Maret 2017 mencapai Rp 4.425,75 triliun, yang terdiri dari deklarasi dalam negeri sebesar Rp 3.264,05 triliun, deklarasi luar negeri Rp 1.016,99 triliun, dan repatriasi Rp 144,71 triliun.
Berdasarkan realisasi program tax amnesty berdasarkan geografis, DKI Jakarta total tebusan Rp 39,76 triliun dengan peserta 195.683 WP. Jawa non DKI total tebusan Rp 32,59 triliun dengan peserta 262.243 WP, sedangkan di Bali, Nusa Tenggara, Papua dan Maluku total tebusannya Rp 1,81 triliun dengan peserta 36.305 WP.
Untuk Sumatera total tebusan Rp 9,03 triliun dengan peserta 118.267 WP. Kalimantan total tebusan Rp 2,57 triliun dengan peserta 33.849 WP. Sulawesi total tebusan Rp 1,50 triliun dengan peserta 28.121 WP, sedangkan LTO + Khusus total tebusan Rp 17,04 triliun dengan peserta 3.415 WP.
Dua puluh sembilan hari menjelang berakhirnya program tax amnesty, Hestu mengimbau kepada masyarakat yang belum ikut serta agar segera ikut. Sebab, jika tidak ikut sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan tarif maksimal sebesar 30%.
Pelaksanaan tax amnesty dilakukan pada Juli 2016 dan berakhir di Maret 2017 yang dibagi menjadi 3 periode. Adapun repatriasi atau deklarasi dalam negeri Periode I 2%, sedangkan deklarasi luar negeri tarifnya 4% yang berlaku pada 1 Juli 2016 sampai 30 September 2016.
Repatriasi atau deklarasi dalam negeri Periode II tarifnya sebesar 3%, sedangkan deklarasi luar negeri tarifnya 6% yang berlaku pada 1 Oktober 2016-31 Desember 2016. Repatriasi atau deklarasi dalam negeri Periode III tarifnya sebesar 5%, sedangkan deklarasi luar negeri sebesar 10% yang berlaku dari 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.
"Karena itu kesempatan terakhir walaupun tarifnya 5% paling tinggi dibandingkan kesempatan kemarin tapi tidak ada pilihan lagi, atau 10% untuk deklarasi luar negeri enggak ada kesempatan lagi daripada kena 30%," tandasnya. (hns/hns)
Menurut Pandangan Islam

Ada 3 ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fiqh Az-Zakah, Gazy Inayah dalam kitabnya AL-Iqtisad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Al-Amwal fi Daulah al-Kilafah, ringkasannya sebagai berikut:
Yusuf Qardhawi berpendapat:
Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.
Gazy Inayah berpendapat:
Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah tau pejabat berwenagn yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuia dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.
Abdul Qadim Zallum berpendapat:
Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.
Hukum Tax Amnesty dalam Islam
Dalam Islam, pajak adalah haram. Dengan dalil-dalil yang jelas, adapun dalilnya dalam Q.S An-Nisa’ ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil...”. (Q.S An-Nisa’ ayat 29).
Dalam ayat diatas Allah SWT melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang bathil. Dan pajak merupakan salah satunya dari jalan yang bathil untuk memakan harta sesamanya.

Namun, sebagian ulama berfatwa pajak yang diambil secara adil adalah diperbolehkan. Pajak yang dikenakan oleh pengusaha muslim karena adanya keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang ditimbulkan. Sedangkan dana Negara tidak cukup dan tidak dapat memnuhi kebutuhan serta kerugian tersebut. Maka dalam kondisi demikian, ulama telah menfatwakan membolehkan menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan maslahah mursalahdan berdasarkan kaidah “tafwit adnaa al-mashlahatain tahsilan li a’laahuma”(sengaja tidak mengambil maslahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh maslahat yang lebih besar) dan “yatahammalu adl-dlarar al-khaas li daf’i dlararin ‘aam”(menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar).

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Hujuraat ayat 15 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (١٥

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar.”
Tax amnesty menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama
Muhammadiyah menilai bahwa penerapan Undang-Undang Pengampunan Pajak tidak jelas dan tidak tepat. Tax amnesty dinilai merugikan bagi masyarakat kecil dan kelompok usaha kecil lainnya. Ada tiga rekomendasi terkait Undang-undang Pengampunan Pajak tersebut oleh Muhammadiyah:
Rekomendasi pertama,Muhammadiyah meminta pemerintah utuk menunda pelaksanaan UU Pengampunan Pajak, atau memperpanjang sosialisasi UU Pengampunan pajak tersebut.
Rekomendasi kedua, Muhammadiyah meminta pemerintah harus serius dalam mengejar dana simpanan koruptor, bandir kekayaan di Indonesia, hingga ke rekening gendut para pejabat maupun para pejabat yang selama ini mengemplang pajak.
Rekomendasi ketiga, Muhammadiyah meminta apabila UU Pengampunan Pajak tetap dijalankan, pemerintah perlu memiliki tim sosialisasi yang efekti dan disarankan untuk melibatkan kalangan akademisi, organisasi masyarakat, tokoh keagamaan dan tokoh masyarakat lainnya.
Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa belum menemukan kata sepakat mengenai posisi dan hukum mengenai kebijakan tax amnestydalam pandangan Islam.

Ada lima poin rekomendasi dalam Forum Bahtsul Masail PBNU yaitu:

    Setiap warga Negara yang sudah memenuhi syarat menjadi Wajib Pajak, wajib membayarkan kewajiban pajaknya kepada Negara, dan Negara wajib mengelola dana pajak tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan rakyat.
    Penegakan hukum wajib dilakukan tanpa tebang pilih, baik terhadap parat perpajakan maupun terhadap Wajib Pajak yang melakukan kejahatan perpajakan.
    Rancangan UU Pengampunan Pajak wajib mempertimbangkan aspek maslahat yang sudah pasti dan konkret.
    Meminta warga Negara Indonesia untik menyimpan uangnya di Indonesia dan mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan dan investasi Negara.
    Mendorong pemerintah untuk melengkapi instrumen pajak dengan Polisi Pajak. Yang bertugas memastikan uang Negara dan setiap transaksi dilakukan/dibayarkan dengan benar. Dan membentuk Federasi Pembayar Pajka yang bertugas untuk memastikan bahwa Wajib Pajak tidak dirugikan oleh pemerintah dan uang pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak tidak disalahgunakan oleh pemerintah.

Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan diatas tentang pengaruh Tax Amnesty terhadap penerimaan negara dan kebijakan fiskal di Indonesia, yakni penerapan tax amnesty sendiri sulit diterapkan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai penyelewengan, karena kurangnya keterbukaan dan akses informasi yang mendukung sebagai prasyarat pemberlakuan tax amnesty. Tidak hanya itu tax amnesty akan sangat mempengaruhi pemasukan penerimaan negara, serta otomastis akan mempengaruhi keputusan kebijakan fiskal suatu negara dalam mengatur perekonomian negaranya.
Pengaruh tax amnesty terhadap penerimaan negara (pajak) adalah bila kebijakan pengampunan pajak ini diterapkan tidak hanya menghapus hak tagih atas Wajib Pajak (WP) tetapi yang lebih penting lagi dalam jangka panjang dapat memperbaiki kepatuhan Wajib Pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang
Pengaruh terhadap kebijakan fiskal di Indonesia, dengan adanya pengampunan pajak (tax amnesty) ini Menteri Keuangan RI menekankan target yang harus dipenuhi bukanlah semata-mata tax amnesty (sistem pajak), melainkan dalam hal pemenuhan APBN (pemenuhan anggaran pembelanjaan negara). Karena APBN ini digunakan negara untuk menggerakkan ekonomi negara. Dalam mendukung hal tersebut, ada penghematan anggaran yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan gedung, pembelian kendaraan, sampai ke dinas luar. Anggaran prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastrukrut akan tetap berjalan sesuai rencana.
Dalam perekonomian Indonesia, tax amnesty memberikan dampak positif yakni dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 2016. Target 5,2% yang dipatok oleh pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perubahan 2016 tak sulit dicapai. Sedangkan pada 2017 pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi lagi. Dan dampaknya bagi rupiah, Bank Indonesia menilai jika tax amnesty akan mendorong dana masuk ke Indonesia lebih banyak, maka akan meningkatkan cadangan devisa negara serta memperkuat nilai tukar rupiah.
Oleh karena itu adanya tax amnesty harus dilandasi berupa payung hukum dan kejelasan syarat dan tujuannya. Pemberian pengampunan pajak seharusnya tidak hanya mengahapus hak tagih atas wajib pajak (WP) akan tetapi yang lebih penting yakni memperbaiki kapatuhan Wajib Pajak yang tidak memberatkan. Tax manesty dapat diterapkan pada bidang bidang atau sector-sektor industri tertentu saja yang dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan tax ratio dengan syarat terpenuhinya kesiapan sarana dan prasarana pendukung lainya.
Hal ini berbeda dengan pandangan Islam yang melarang adanya tax amnesty jika itu memberatkan dan menimbulkan kemudhartan bagi masyarakat. Seperti dijelaskan di atas bahwa penerimaan negara pada zaman Rasulullah diambil dari pengelolaan dana Baitul maal dan tidak memungut dari masyarakat, kecuali jika ada hal mendesak yang mengharuskan pemungutan dana dari masyarakat. Sebaiknya dijadikan pertimbangan karena ada dalil-dalil yang syariah yang bersumber dari Allah SWT mengenai penerapan tax amnesty ini.
Kebijakan tax amnesty adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak, karena pemerintah mengalami kesulitan dalam pengenaan pajak pada Wajib Pajak. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan menjamin kesinambungan penerimaan pajak sebagai sumber utama penerimaan APBN di masa yang akan datang melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (pengampunan pajak). Tax amnesty diharapkan akan menggugah kesadaran Wajib Pajak dengan sarana memberikannya kesempatan untuk menjadi Wajib Pajak Patuh.
Daftar Pustaka
Agung, Mulyo.Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia.Jakarta: Dinamika Ilmu.2007
Sukirno, Sadono.Pengantar Teori Makro Ekonomi, Edisi ke-2.Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.1997.
https://www.academia.edu/19836253/Analisis_Implementasi_Tax_Amnesty_di_Indonesia.
http://www.visimuslim.net/2016/09/kejahatan-tax-amnesty.html?
Rahayu, Siti Kurnia, Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
Hlm. 327-329.-330.
Jurnal “Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia”, Ragimun, Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI.
https://pengampunanpajak.com/2016/08/10/selamat-datang-kebijakan-fiskal-ketat/, diakses pada 10 Desember 2016.
http://www.gomuslim.co.id/read/news/2016/08/31/1362/tax-amnesty-meresahkan-muhammadiyah-keberatan-dan-nu-keluarkan-lima-butir-rekomendasi.html, diakses pada 11 Desember 2016.
http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_amnesty
https://www.academia.edu/25895996/Dampak_Penerapan_Kebijakan_Amnesty_Bagi_Perekonomian_di_Indonesia diakses pada 8 Desember 2016.
Jurnal “Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia”, Ragimun, Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI.
Selamat Datang Kebijakan Fiskal Ketat,https://pengampunanpajak.com/2016/08/10/selamat-datang-kebijakan-fiskal-ketat/, diakses pada 10 Desember 2016.
Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah,(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011). Hlm. 31.
Tax amnestymeresahkan, Muhammadiyah keberatan dan NU keluarkan lima butir rekomendasi,http://www.gomuslim.co.id/read/news/2016/08/31/1362/tax-amnesty-meresahkan-muhammadiyah-keberatan-dan-nu-keluarkan-lima-butir-rekomendasi.html, diakses pada 11 Desember 2016.

0 Response to "Program Tax Amnesty Dan Penerimaan Negara |ekonomiakuntansiid"

Post a Comment

Postingan Populer

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel